WORKSHOP PENGAWASAN PROGRAM INOVASI DESA (PID) DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PEMANFAATAN DANA DESA (DD).

 

Jakarta, 5 Juli 2019.

 

Menindaklanjuti Surat a.n. Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 32/PW.00.07/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, Hal : Undangan Peserta.  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal mengikuti acara dimaksud dengan Surat Perintah Tugas Bupati Mandailing Nomor 094.414/0679/DPMD/2019, tanggal 13 Juni 2019 dengan maksud untuk menghadiri dan mengikuti acara Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa (PID) dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa (DD) di Hotel Sultan Jakarta sesuai dengan Surat a.n. Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kegiatan puncak dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019.  Pembukaan kegiatan direncanakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Eko Putro Sandjojo, karena sesuatu dan lain hal, kegiatan dibuka secara resmi oleh Inspektorat Jenderal (Itjend) Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi RI. (Kemendes. PDTT-RI.) Bapak Dr. Ir. Ansar Husen, M.Si.  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA. hadir pada sesi kedua.

Acara dimulai dengan Tarian, kemudian Pembukaan oleh Protokol, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Laporan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendes. PDTT-RI. Bapak Fajar Tri Suprapto, SE., M.Si., Kata Sambutan Inspektorat Jenderal Kemendes. PDTT-RI. Bapak Dr. Ir. Ansar Husen, M.Si. sekaligus membuka secara resmi Workshop Pengawasan PID dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas Pemanfaatan DD., dilanjutkan dengan Paduan Suara Inspektorat Jenderal Kemendes. PDTT-RI., kemudian Tayangan Finalis Inovasi Desa (6 Finalis), Pembacaan Surat Keputusan Menteri Desa PDTT-RI. tentang Pemenang Inovasi Desa (Penghargaan Tata Kelola Inovasi Desa Terbaik), Sharing Ketua Tim Inovasi Kabupaten (Kadis PMD Kab. Gunung Kidul – Prov. DI Yogyakarta – Juara I), Testimoni Ketua TIK Kab. Pesawaran – Prov. Lampung (Juara II), Hiburan (Angklung Malioboro), Paparan Dirjend. Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Bapak Astera, Paparan Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bapak Iskandar Novianto, Paparan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT-RI Bapak Taufiq Madjid, S. Sos., M.Si., Paparan Ketua Satgas Dana Desa Bapak Bibit Samad Riyanto, Penyerahan Hadiah kepada para Pemenang (6 Finalis), Kata Sambutan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA., Paparan Bupati Banyuwangi Prov. Jawa Timur Bapak Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si., dan Penutupan Acara oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT-RI. Bapak Anwar Sanusi.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendes. PDTT-RI. Bapak Fajar Tri Suprapto, SE., M.Si. dalam Laporannya menyampaikan :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup Kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.  Alokasi Dana Desa terus meningkat, 20 trilyun tahun 2015, 47 trilyun tahun 2016, 60 trilyun tahun 2017, 60 trilyun tahun 2018 dan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar 70 trilyun.

Saat ini jumlah desa yang terdapat di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 74.200 Desa yang memiliki karakteristik dan sumber kekayaan alam serta potensi yang berbeda-beda.  Setiap Desa mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Namun saat ini masih sangat sedikit Desa yang mampu mengembangkan potensinya dengan inovasi dan kreatifitas.  Hal ini disebabkan selama ini Desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan Pemerintah Pusat.  Rendahnya kreatifitas Sumber Daya Manusi di Desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat.

Program Inovasi Desa yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 merupakan program kerjasama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Bank Dunia dalam rangka mendorong terciptanya kreatifitas pada masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.  Kreatifitas yang diciptakan harus dapat menjawab permasalah-permasalah yang dihadapi di Desanya yang terkait degan infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan Desa sehingga terwujud kemandirian bagi masyarakat.

Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa (PID) diharapkan dapat memberikan informasi tentang akuntabilitas pengelolaan PID serta capaian kinerja PID, yaitu sejauh mana kinerja PID dapat menggali potensi SDM dan SDA Desa sehingga masyarakat dapat lebih memahami ilmu dan skill yang diperlukan untuk mengolah kekayaan alam yang ada di Desa mereka, apakah masyarakat sudah dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan dan pelatihan kemampuan (skill) yang didapatkan dan apakah telah terjadi peningkatan penghasilan masyarakat desa sebagai penggiat inovasi.

Landasan Hukum yang digunakan dalam kegiatan ini adalah : Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Peningkatan Kualitas, Akuntabilitas Keuangan Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT-RI.), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018, tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa.

Kegiatan Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa (PID) dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa ini ialah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Program Inovasi Desa, meningkatkan partisipasi pelaku Inovasi Desa dalam pengendalian, dan menindaklanjuti hasil pengawasan Program Inovasi Desa (PID).

Penerima manfaat pelaksanaan workshop pengawasan ini adalah : Tim Inovasi Kabupaten terkait Dana Desa di daerah dalam hal tercapainya koordinasi dan evaluasi hasil-hasil pengawasan Dana Desa yang telah dilaksanakan, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDTT-RI dalam hal terpenuhinya pengawasan internal terhadap Program Inovasi Desa (PID) yang didanai oleh WorldBank dan Kementerian beserta stakeholder pengelola anggaran program-program Kementerian terkait Dana Desa dan Program Inovasi Desa (PID).

Hasil yang diharapkan adalah : adanya tata cara pengelolaan Program Inovasi Desa (PID) yang efektif dan akuntabel, capaian kinerja dan penyelesaian permasalah Program Inovasi Desa (PID) dalam pemanfaatan Dana Desa, dan urgensi penerapan inovasi dalam Pembangunan Desa.

Selanjutnya pengumuman sekaligus pembacaan Surat Keputusan Menteri Desa PDTT RI. tentang Pemenang Pengelola Program Inovasi Desa.  Adapun pemenangnya sebagai berikut  :

  1. Juara I TIK Gunung Kidul – Prov. DI Yogyakarta.
  2. Juara II TIK Pasewaran – Prov. Lampung.
  3. Juara III TIK Musi Banyuasin – Prov. Sumatera Selatan.
  4. Juara Harapan I TIK Pasang Kayu – Prov. Sulawesi Barat.
  5. Juara Harapan II TIK Bone Bolalo – Prov. Gorontalo.
  6. Juara Harapan III TIK Bontana – Prov. Sulawesi Utara.

Kunci keberhasilan menjadi juara adalah kepatuhan Desa untuk memasukkan semua inovasi yang telah menjadi komitmen ke dalam RKPDesa.

Paparan Dirjend. Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Bapak Astera.

Paparan Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bapak Iskandar Novianto.

Paparan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT-RI Bapak Taufiq Madjid, S. Sos., M.Si..

Paparan Ketua Satgas Dana Desa Bapak Bibit Samad Riyanto.

Kata Sambutan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA.

Dalam rangka mengurangi kemiskinan di Desa sejak 5 (lima) tahun ini Bapak Jokowidodo telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp. 257 Trilyun sejak tahun 2015.  Kerja keras kita semua Dana Desa membawa hasil yang telah dicontoh oleh banyak negara di dunia.  Bapak Jokowidodo berkomitmen 5 (lima) tahun ke depan Dana Desa akan dinaikkan dari Rp. 257 Trilyun menjadi Rp. 400 Trilyun.

Lima tahun pertama Dana Desa banyak fokus pada infrastruktur.  Desa memang membutuhkan infrastruktur.  Raport WorldBank yang baru, Desa besar-besaran melakukan pembangunan pada infrastruktur.

 

Penutupan Acara oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT-RI. Bapak Anwar Sanusi.

Desa-Desa memiliki potensi yang luar biasa baik berbasis yang dikatakan dengan kekuatan Sumber Daya Alam apalagi Sumber Daya Manusia terutama karakter budaya yang aneka ragam.  Jadi yang namanya invisible asset yang nampak inilah memang mesti digali untuk menjadi sebuah kekuatan.  Pintu masuk program ini adalah yang dinamakan Program Inovasi Desa (PID).  Untuk mengembangkan program ini maka kita membuat agenda diantaranya adalah agenda yang dikenal dengan Bursa Inovasi Desa (BID).

Inovasi harus memiliki salah satu karakternya adalah bisa direplikasi, bisa ditularkan oleh daerah lain.  Oleh karena itu butuh media/sarana untuk menularkan yang dikenal dengan Bursa Inovasi Desa (BID).  Sehingga pada tahun 2018 akhir tahun 2017 dan tahun 2019 ini Bursa Inovasi Desa menjadi sebuah ajang bagi Desa-Desa untuk menyampaikan inovasi-inovasi untuk dikembangkan.

Memang yang namanya Desa-Desa ini masih dihadapkan pada kondisi-kondisi yang luar biasa persoalan yang problematika yang cukup pelik terutama yang terkait bagaimana dia menggali inovasinya.  Sehingga dalam hal ini kita memperkenalkan adanya pendekatan yakni penyediaan layanan jasa teknis untuk mendampingi inovasi yang dikenal dengan Technical Service Provider yang kita minta bantuan baik dari Perguruan Tinggi maupun pemerhati-pemerhati yang memiliki konsen dan gagasan terhadap inovasi.

Yang namanya gagasan yang orisinal otentik di Desa tetap dalam koridor yang sama.  Jadi perlu dikawal dan didampingi agar harapan-harapan Desa untuk menjadi kekuatan yang memiliki daya saing.  Intinya kita ingin meyakinkan bahwa PID melalui BID adalah merupakah suatu jembatan emas bagi Desa-Desa untuk mewujudkan kemandirian.

 

 

BAHAN MATERI :

BPKP: PENGUATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PROGRAM INOVASI DESA (PID).

Ditjen PPMD: MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS PEMANFAATAN DANA DESA.

Satgas DD: LAPORAN HASIL MONEV PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI DESA.

Workshop Inovasi Desa, Kemenkeu: KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN DANA DESA.

 

By :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mandailing Natal.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*