WORKSHOP EVALUASI TRAINING of TRAINER (ToT) INTEGRASI PJM PROAKSI DAN RKM KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA.

 

 

Padang, 8 Mei 2019.

 

Kegiatan Workshop Evaluasi Training of Trainer (ToT) Integrasi Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Air Minum dan Sanitasi (ProAKSI) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa yang dilaksanakan di Hotel Kyriad Bumiminang Padang – Sumatera Barat dari tanggal 6 Mei sd. 8 Mei 2019 merupakan lanjutan dari Training of Trainer (ToT) Tingkat Provinsi sebagai salah satu rangkaian penguatan aparatur di tingkat Kabupaten/Kota dalam Proses Integrasi PJM/RKM ProAksi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa (RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa) yang dilaksanakan di Provinsi seluruh Indonesia pada bulan Januari 2019.  Sebelum di tingkat Provinsi, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebelumnya melaksanakan Master of Trainer (MoT) Integrasi Program Jangka Menengah (PJM) / Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) Program Air Minum Kesehatan dan Sanitasi (ProAksi) ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa (RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa) yang dilaksanakan pada tanggal 4 sd. 7 Desember 2018 di Kota Bogor.

Tahun 2016 sd. Tahun 2019 adalah PAMSIMAS III, PAMSIMAS II (Tahun 2013 sd. Tahun 2016), dan PAMSIMAS I (Tahun 2008 sd. Tahun 2012).  PAMSIMAS III merupakan instrumen pelaksanaan 2 (dua) Agenda Nasional dalam rangka meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak serta berkelanjutan, yaitu : 1). air bersih untuk rakyat, dan 2). sanitasi total berbasis masyarakat.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 sd. Tahun 2019 Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan komitmennya dengan meluncurkan Program Nasional Universal Access 2019 dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia.

Air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) Sektor Air Minum dan Sanitasi untuk Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019, : 1). 100-0-100 yaitu 100% akses air minum, 0% kawasan pemukiman kumuh dan 100% akses sanitasi, dan 2). sanitasi total berbasis masyarakat, untuk menjaga keberlanjutannya diselaraskan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030, utamanya tujuan yang ke-6 yaitu menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Peserta workshop adalah 10 unsur DPMPD dari 10 Provinsi, dan dari 143 unsur DPMPD dari 130 Kabupaten se-Regional Barat yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Lampung.

Sesuai dengan Laporan Ketua Panitia (Dr. Ir. M. Zamsani B. Tjenreng, M.Si. – Kasubdit Fasilitasi Kerjasama Pemerintahan – Direktorat Jenderal  Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) tentang tujuan pelaksanaan workshop ini ialah untuk memperoleh evaluasi hasil pelaksanaan implementasi pengintegrasian PJM ProAksi ke dalam dokumen perencanaan desa serta daftar invetarisasi masalah yang akan terjadi selama proses pelaksanaan guna dapat dilakukan perbaikan ke depan.  Hasil yang diharapkan dari workshop ini adalah : 1). tersusunnya hasil pelaksanaan ToT Integrasi PJM ProAksi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa, 2). terumuskannya strategi dalam rangka Integrasi PJM ProAksi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa guna pencapaian universal akses air minum dan sanitasi, dan 3). adanya komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berupa dukungan anggaran dalam mewujudkan integrasi PJM ProAksi dan RKM ke dalam Dokumen Perencanaan dan Pengangggaran Desa guna pencapaian universal akses air minum dan sanitasi.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Nata Irawan yang dibacakan oleh Bapak Budi Antoro Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Ditjend. Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum bersih dan sanitasi merupakan hal mendasar yang menjadi  agenda pokok kebijakan Pembangunan Nasional serta komitmen bersama internasional dalam Millenium Development Goals (MDGs).  Untuk mencapai  Akses Universal Tahun 2019, maka diperlukan harmonisasi kebijakan dan sinergitas dalam berkoordinasi agar efektivitas dalam pelaksanaan program kegiatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pemenuhan air minum dan sanitasi merupakan bagian pelayanan dasar di bidang kesehatan yang menjadi salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah.  Pelayanan dasar tersebut harus memenuhi kaidah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang segera diwujudkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyebutkan secara eksplisit bahwa peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar menjadi prioritas pembangunan di desa.  Hal ini sesuai dengan kewenangan desa sebagai wujud penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menekankan bahwa pengelolaan air minum berskala Desa, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa dan pembinaan kesehatan masyarakat serta pengelolaan pos pelayanan terpadu merupakan kewenangan desa yaitu Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Penganggaran Desa Program Pamsimas III sampai bulan April Tahun 2019 sebagi berikut :

  1. Pelatihan (MoT) di Pusat bagi Kementerian dan Lembaga (Bappenas, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenkes, Kemen PUPR) dan Aparatur Pemerintah Provinsi (unsur Bappeda, DPMPD, Dinas PU, Dinkes) serta ROMs Pamsimas sebanyak 175 orang.
  2. Pelatihan (ToT) di 33 Provinsi dari Unsur Aparatur Pemerintah Kabupaten (Bappeda, DPMPD, Dinas PU, Dinas Kesehatan) dan Konsultan (Distrik Koordinator Pamsimas dan Pendamping Desa) dari 396 Kabupaten sebanyak 2.376 peserta.
  3. Pelatihan Bagi Aparatur Kecamatan dan Desa di 396 Kabupaten dari 4.849 Kecamatan dan 23.962 Desa sebanyak 28.811 orang yang masih berjalan samapai saat ini.

Dengan selesainya pelaksanaan pelatihan tersebut diharapkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa memiliki kesadaran bersama bahwa Air Minum dan Sanitasi adalah masalah kebutuhan dasar masyarakat.  Untuk itu perlu mendapatkan dukungan politik dalam perencanaan dan penganggaran pembanguan di daerah masing-masing agar tercapai akses universal.

Hal ini menjadi penting karena ketersediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam pencegahan dan percepatan penanganan masalah stunting. Bidang air minum dan sanitasi juga menentukan kinerja daerah dalam pelaksanaan SPM sebagai urusan wajib atas pelayanan dasar.  Terkait ketersediaan air minum dan sanitasi juga menjadi indikator terhadap kesejahteraan masyarakat dan indikator atas perkembangan desa menjadi desa berkembang, mandiri dan maju yang tercantum dalam indeks di IPD, IDM maupun Evaluasi Desa.

Penyediaan air minum dan sanitasi di desa melalui Program Pamsimas harus mendapat  sokongan dengan mengedepankan platform Pamsimas itu sendiri yaitu kolaborasi dan partisipatif. Sehingga pengintegrasian Pamsimas ke dalam sistem tata kelola desa akan mendapat dukungan masyarakat, desa dan supra desa.  Hal ini agar bisa berjalan optimal dan berkesinambungan demi tercapaianya akses universal.  Hal pokok yang perlu mendapat perhatian dalam pengintegrasian tersebut sebagai berikut :

  1. Memperkuat Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa dan pengelolaan air minum Berskala Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan sesuai penataan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
  2. Sinergisitas dengan kelembagaan desa baik Pemerintah Desa, Badan Permusyawaran Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LAD), Lembaga Adat Desa (LAD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
  3. Dikembangkan dan dikolaboraskan atau kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

Untuk itu agar pelaksanaan Integrasi PJM ProAksi dan RKM ke dalam Dokumen Perencanaan Desa bisa berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai maka perlu dievaluasi perkembanganya melalui Workshop Integrasi Perencanaan Jangka Menengah Program Air Minum Kesehatan dan Sanitasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa.

Setelah dibuka secara resmi oleh Bapak Budi Antoro Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Ditjend. Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, acara Workshop Evaluasi Training of Trainer (ToT) Integrasi Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Air Minum dan Sanitasi (ProAKSI) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa ini dilanjutkan dengan penyampaian pemaparan dari berbagai Narasumber Kementerian dan Lembaga lainnya.

Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Wilayah Pedesaan Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target Akses Universal 2019.

KEBIJAKAN NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

 

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA (PAMSIMAS DALAM TATA KELOLA DESA)

PENJELASAN UMUM PROGRAM PAMSIMAS III

 

TITIK KRITIS YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM WORKSHOP INTEGRITASI PJM PROAKSI KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA REGIONAL BARAT.

MONITORING REALISASI APBDesa MELALUI SIM PAMSIMAS.

PERANAN PEMDA DALAM PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI PERDESAAN.

Beberapa hal yang perlu dicatat dari paparan tersebut di atas, yaitu tentang Workshop Evaluasi Training of Trainer (ToT) Integrasi Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Air Minum dan Sanitasi (ProAKSI) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa adalah sebagai berikut :

  1. Setelah selesai kegiatan Workshop Evaluasi Training of Trainer (ToT) Integrasi Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Air Minum dan Sanitasi (ProAKSI) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa (tanggal 6 sd. 7 Mei Tahun 2019), dilanjutkan dengan kegiatan Workshop Dukungan Pemda dalam Proses Integrasi Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Air Minum dan Sanitasi (ProAKSI) ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa pada tanggal 8 sd. 10 Mei Tahun 2019 di Bandung.
  2. Kegiatan Workshop Evaluasi Training of Trainer (ToT) Integrasi Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Air Minum dan Sanitasi (ProAKSI) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa dilaksanakan di 3 (tiga) regional yaitu Regional Timur dilaksanakan di Makassar, Regional Tengah dilaksanakan di Bali, dan Regional Barat dilaksanakan di Padang.
  3. Melakukan Diskusi Kelompok tentang Integrasi PJM ProAksi dan RKM ke dalam RPJMDesa dan RKPDesa serta Realisasi APBDesa.
  4. Membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) :

 

FOTO DOKUMENTASI.

 

LEMBAR DISKUSI

 

By :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mandailing Natal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*