WORKSHOP DUKUNGAN PEMDA PADA PELAKSANAAN TRAINING of TRAINER (ToT) INTEGRASI PJM PROAKSI DAN RKM KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA.

 

 

Bandung, 10 Mei 2019.

 

Kegiatan Workshop Dukungan Pemda pada Pelaksanaan Training of Trainer (ToT) Integrasi PJM PROAKSI dan RKM ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa ini merupakan lanjutan dari kegiatan Workshop Evaluasi Training of Trainer (ToT) Integrasi Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Air Minum dan Sanitasi (ProAKSI) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa yang dilaksanakan di Hotel Kyriad Bumiminang Padang – Sumatera Barat dari tanggal 6 Mei sd. 8 Mei 2019.  Kegiatan dilaksanakan di Bandung Prov. Jawa Barat dari tanggal 9 Mei sd. 10 Mei 2019.

Ketua Panitia (Dr. Ir. M. Zamsani B. Tjenreng, M.Si. – Kasubdit Fasilitasi Kerjasama Pemerintahan – Direktorat Jenderal  Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk :

  1. Mengetahui permasalahan yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan integrasi PJM ProAksi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa.
  2. Mengetahui sejauh mana dukungan dan fasilitasi yang akan diberikan Pemerintah Daerah dalam proses pelaksanaan integrasi PJM ProAksi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa.
  3. Adanya sinergi pemecahan masalah yang akan dilakukan perbaikan ke depan.
  4. Diharapkan Pemerintah Daerah telah menyiapkan alokasi dan sebagai salah satu bentuk dukungan implementasi pengintegasian PJM Proaksi pelaksanaan integrasi PJM ProAksi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa.

Lebih lanjut disampaikan bahwa hasil yang diharapkan dari workshop ini adalah :

  1. Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah berupa dukungan dan fasilitasi dalam proses integrasi PJM ProAksi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa guna pencapaian Universal Akses Air Minum dan Sanitasi di Masyarakat Desa.
  2. Terwujudnya sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemecahan masalah yang akan dihadapi dalam proses integrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa.
  3. Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah berupa Alokasi Anggaran dari APBD Provinsi maupun Kabupaten terhadap APBDesa dalam mewujudkan Universal Akses Air Minum dan Sanitasi di Masyarakat Desa.

Kegiatan Workshop Dukungan Pemda merupakan rangkaian akhir dari kegiatan MoT, ToT di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi dan Workshop Evaluasi Pelaksanaan Integrasi PJM ProAksi di 3 (tiga) Regional (Sulawesi Selatan, Bali dan Sumatera Barat).

Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Budi Antoro Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Ditjend. Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum bersih dan sanitasi merupakan hal mendasar yang menjadi agenda pokok kebijakan Pembangunan Nasional serta komitmen bersama Internasional dalam Millenium Development Goals (MDGs).  Untuk mencapai Akses Universal Tahun 2019, maka diperlukan harmonisasi kebijakan dan sinergitas dalam berkoordinasi agar efektivitas dalam pelaksanaan program kegiatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pemenuhan air minum dan sanitasi merupakan bagian pelayanan dasar di bidang kesehatan yang menjadi salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah.  Pelayanan dasar tersebut harus memenuhi kaidah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang segera diwujudkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyebutkan secara eksplisit bahwa peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar menjadi prioritas pembangunan di Desa.  Hal ini sesuai dengan Kewenangan Desa sebagai wujud penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menekankan bahwa pengelolaan air minum Berskala Desa, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa dan pembinaan kesehatan masyarakat serta pengelolaan pos pelayanan terpadu merupakan Kewenangan Desa yaitu Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sampai Tahun 2018 telah melaksanakan :

  1. Pelatihan (ToMT) Aparatur Pemerintah Provinsi sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), sebanyak 460 orang.
  2. Pelatihan (ToT) Aparatur Pemerintah Kabupaten sebagai PTPD, sebanyak 3.699 orang.
  3. Pelatihan Aparatur Kecamatan dan Desa sebanyak 147.325 orang berasal dari 61.782 Desa pada 5.608 Kecamatan atau sekitar 82,42% dari total jumlah Desa di Indonesia, yaitu 74.957 Desa.
  4. Bersama BPKP melakukan Pelatihan/Bimtek pada 68.940 Desa pada 413 Kab/Kota dan 64.756 Desa pada 403 Kab/Kota tersebut (86,39%) sudah mengimplementasikan aplikasi siskeudes

Pelaksanaan Integrasi PJM ProAksi dan RKM ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa Program Pamsimas III sampai bulan April 2019 sebagi berikut :

  1. Pelatihan (MoT) di Pusat bagi Kementerian dan Lembaga (Bappenas, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenkes, Kemen PUPR) dan Aparatur Pemerintah Provinsi (unsur Bappeda, DPMPD, Dinas PU, Dinkes) serta ROMs Pamsimas sebanyak 175 orang.
  2. Pelatihan (ToT) di 33 Provinsi dari Unsur Aparatur Pemerintah Kabupaten (Bappeda, DPMPD, Dinas PU, Dinas Kesehatan) dan Konsultan (Distrik Koordinator Pamsimas dan Pendamping Desa) dari 396 Kabupaten sebanyak 2.376 peserta.
  3. Workshop Evaluasi Pelaksanaan Integrasi PJM ProAksi ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa di 3 (tiga) Regional di Provinsi Sulawesi Selatan, Bali dan Sumatera Barat dengan mengundang perwakilan dari Dinas PMD provinsi maupun Kabupaten.

Dengan selesainya rangkaian pelaksanaan pelatihan dan workshop evaluasi tersebut diharapkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa memiliki kesadaran bersama bahwa Air Minum dan Sanitasi adalah masalah kebutuhan dasar masyarakat.  Untuk itu perlu mendapatkan dukungan politik dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah masing-masing agar tercapai akses universal.

Hal ini menjadi penting karena ketersediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam pencegahan dan percepatan penanganan masalah stunting.  Bidang Air minum dan sanitasi juga menentukan kinerja daerah dalam pelaksanaan SPM sebagai urusan wajib atas pelayanan dasar. Terkait ketersediaan air minum dan sanitasi juga menjadi indikator terhadap kesejahteraan masyarakat dan indikator atas perkembangan Desa menjadi Desa berkembang, mandiri dan maju yang tercantum dalam indeks di IPD, IDM maupun Evaluasi Desa.

Penyediaan air minum dan sanitasi di Desa melalui Program Pamsimas harus mendapat  sokongan dengan mengedepankan platform Pamsimas itu sendiri yaitu kolaborasi dan partisipatif.  Sehingga pengintegrasian Pamsimas ke dalam sistem tata kelola desa akan mendapat dukungan masyarakat, Desa dan supra Desa.  Hal ini agar bisa berjalan optimal dan berkesinambungan demi tercapaianya akses universal.  Hal pokok yang perlu mendapat perhatian dalam pengintegrasian tersebut sebagai berikut :

  1. Memperkuat Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa dan pengelolaan air minum Berskala Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan sesuai Penataan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa.
  2. Sinergisitas dengan kelembagaan Desa baik Pemerintah Desa, Badan Permusyawaran Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LAD), Lembaga Adat Desa (LAD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
  3. Dikembangkan dan dikolaborasikan atau Kerjasama Antar Desa maupun dengan pihak ketiga sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
  4. Untuk itu agar pelaksanaan Integrasi PJM ProAksi dan RKM ke dalam Dokumen Perencanaan Desa bisa berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai maka perlu adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam proses Integrasi PJM ProAksi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa melalui Workshop Dukungan Pemerintah Daerah dalam Proses Integrasi PJM ProAksi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa Tahun 2019.

Dukungan Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan Universal Akses Air Minum dan Sanitasi di Masyarakat Desa dengan APBD Provinsi dan Kabupaten melalui Bantuan Keuangan Khusus yang di transfer kepada APBDesa dalam pemenuhan air minum dan sanitasi.

DAFTAR ISTILAH DALAM PAMSIMAS

Setelah dibuka secara resmi oleh Bapak Budi Antoro Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Ditjend. Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, acara WORKSHOP DUKUNGAN PEMDA TRAINING of TRAINER (ToT) Integrasi PJM Proaksi dan RKM ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa ini dilanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok tentang penanganan masalah pelaksanaan Pamsimas di lapangan.

Kelompok I (Soal Nomor 1 dan Nomor 2).

Kelompok II (Soal Nomor 3 dan Nomor 4).

DPMD Pemrov. Jatim : Review terhadap RPJMD dilakukan : karena keadaan yang luar biasa, keadaan bencana alam, dan Bupati melakukan revisi RPJMD maka RPJMDesa harus direvisi.

DPMD Kalimanta Barat : Tidak perlu merevisi RPMJDesa (Program), cukup dituangkan dalam RKPDesa (Kegiatan).

Kementerian : Menambah pada lampiran-lampiran saja tidak merobah total RPJMDesa.

 

Kelompok III (Soal Nomor 5 dan Nomor 6).

Masalah politik, janji-jani Pilkades, dsb.

Membentuk Tim Pakem (Panitia Kemitraan).

DPMD menghimpun pengintegrasian antara fasilitator dengan pendamping.

 

Kelompok IV (Soal Nomor 7 dan Nomor 8).

Membentuk Pokja.

DPMD yang orientasi pemberdayaan, jadi profit urusan kedua.

Banyak menjadi monumen karena ketiadaan dana dalam perawatan/operasional.

Dalam pembangunan Pamsimas, tata ruang Desa harus diperhatikan.

Kepemilikan Pamsimas harus diperjelas, apakah milik Desa atau milik masyarakat.

 

Kelompok V (Soal Nomor 9).

Regulasi atau sandarannya belum kokoh apakah di Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 atau Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Usai presentasi dilanjutkan dengan penyampaian Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) dari masing-masing daerah asal peserta.

Beberapa catatan penting :

  1. Target 100% Pamsimas Tahun 2019 tidak mungkin dapat tercapai atau direalisasikan hanya oleh 1 (satu) intansi/lembaga saja. Harus sama-sama diselesaikan bersama-sama dengan Pemerimtah Pusat, Provinsi, Kab./Kota, dan Desa.  Tentang keseriusan daerah berhubungan dengan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  2. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan percepatan 100% Pamsimas dapat dilakukan dengan metoda konsultasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, Focuss Group Discussion, dan lain-lain.
  3. Pasca reformasi Money Value Function (dilarang memelihara milik orang lain). Kewenangan Lokal Berskala Desa.
  4. Kenapa harus diintegrasikan pada PJM Proaksi dan RKM ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa adalah untuk keberlangsungan dan keberlanjutan kegiatan Pamsimas.
  5. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam PP Nomor 43  Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa memiliki kewenangan lokal berskala Desa sehingga Pamsimas diurus oleh Desa karena milik Desa bukan bersifat Bantuan Langsung Masyarakat.  Jadi Pamsimas milik Desa yang dapat sebagai unit pada BUMDesa (Pertanyaan dari Bapak Yasin Dinas PMD Prov. Jatim).  Penjelasan ini dijawab oleh Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa Ditjend. Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Bapak Budi Antoro) bahwa dapat dijelaskan dengan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
  6. Apa yang telah dilakukan Desa tentang kegiatan Pamsimas ini.

Pada acara ini, Kepala Desa Nangrek Kab. Bandung Barat – Prov. Jawa Barat, bersama dengan Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Subang, dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jawa Barat bersama-sama dengan Bapak Budi Antoro Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Ditjend. Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Sofyan dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Bapak Fajar dari Pamsimas Pusat dipandu oleh Panitia melaksanakan Talkshow seputar Pamsimas.

 

Kades Nangrek.

Sebelum ada Program Pamsimas, sulit sekali memperoleh air bersih dan minum, dan masih di sungai.

Saya dan warga harus merubah mindset, yatu dengan menganggarkan untuk pembuatan sumur bor dari APBDesa per RW masing-masing 1, ada 8 RW.

 

Dinas PMD Kab. Subang (Kabid).

Usulan Desa yang tidak bisa terdanai oleh Pusat.  Komitmen Bupati Subang kegiatan ini harus ditindaklanjuti dengan memberi stimulan (operasional SPAM Rp. 5.000.000,- per Desa Pamsimas dan Rp. 1.000.000,- per 1 asosiasi Pamsimas per Desa dari APBD Kab. Subang Pos Dinas PMD.

Dalam penggiatan BUMDesa, BUMDesa bermohon kepada Pemdes mengenai pembiayaan Pamsimas.

PU/OPD menyerahkan ke Desa dan secara otomatis menjadi milik Desa, kemudian Pengelola mengajukan ke BUMDesa dan BUMDesa mengajukan proposal ke Pemdes.

Oleh masyarakat dihibahkan ke Pemdes (milik Desa) maka pembiayaannya dari APBDesa.  Karena tidak sanggup, maka dilimpahkan ke BUMDesa atau pihak ketiga.  Ketika menjadi aset BUMDesa, maka aset ini menjadi aset Desa yang dipisahkan.

Musyawarah Desa difasilitasi oleh BPD, Kades hanya sebagai undangan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

  1. Tidak dibenarkan membiayai milik orang lain.
  2. BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) seperti Bantuan Sosial.

 

Dinas PMD Prov. Jawa Barat (Sekretaris).

Program Pamsimas, merupakan program terlama.  Pada TA. 2018 Dana Pusat untuk Pamsimas Rp. 118 M dan dari APBD Provinsi Rp. 29 M.  Gubernur, menerbitkan Surat Edaran ke Desa untuk percepatan Pembangunan Pamsimas.

 

Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa Ditjend. Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Bapak Budi Antoro).

Program Pamsimas belum masuk RPJMDesa.

RPMJDesa adalah Visi dan Misi Kepala Desa untuk 6 tahun ke depan.  Visi Misi yang dikampanyekan.  RPJMDesa untuk Kades dan RPJMD untuk Bupati dan Wakil Bupati.

APBDesa perobahannya dilaksanakan pada sekitar bulan September dan Oktober.

Belanja Langsung 0,8 T (Pemprov. Jateng) merupakan bantuan keuangan.  Bantuan Khusus Keuangan (DAK) Kode Rekening Sara Air Minum.

Revisi Perbup. tentang Penjabaran Keuangan.

RPJMD/RPJMDesa, RKPD/RKPDesa, APBD/APBDesa.

Financial Auditing (Keabsahan SPJ).

Auditing Consitency (Dokumen Perencanaan).

 

Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Sofyan).

Telah dituangkan pada Pasal 6 dari Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan DD TA. 2019.  Oleh karena itu, jangan ada keraguan lagi untuk membuat Program Pamsimas dan menganggarkannya.

 

Program Pamsimas adalam program yang bersifat stimulan (pinjaman luar negeri) yang sewaktu-waktu bisa hilang.  Air minum dan sanitasi diperuntukkan kepada masyarakat yang dikelola oleh SPAM.

Dalam reviu atau revisi RPJMDesa, dikonsultasikan dan disesuaikan dengan RPJMD Kab./Kota ke Bupati melalui Camat.

 

Berikut ini materi yang disampaikan :

OPTIMALISASI FASILITASI DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA UNTUK PERCEPATAN CAPAIAN AKSES UNIVERSAL DI PROVINSI JAWA TENGAH.

 

OPTIMALISASI PENDAMPINGAN DESA DAN PENGUATAN KELEMBANGAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN AKSES UNIVERSAL.

(DITJEND. PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DESA PDTT-RI).

 

FOTO DOKUMENTASI.

 

MATERI LAINNYA :

Kebijakan Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) -KemenkesRI

Kebijakan Pembangunan Pamsimas di Wilayah Pedesaan dlm Mendukung Pencapaian Target Akses Uniersal 2019 -KemendagRI

Monitoring Realisasi APBDesa Melalui SimPamsimas

Pemberdayaan Masyarakat untuk Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Perdesaan -KemendesRI

Peran Pemda dalam Pengarusutamaan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi -KemendagRI

Perencanaan dan Penganggaran Desa -KemendagRI

Titik Krisis yang Perlu Mendapat Perhatian dalam Workshop Integrasi PJM ProAksi -KemendagRI

Peran Pemda dalam Pengarusutamaan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi -KemendagRI

 

By :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mandailing Natal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*