Informasi

Tugas Pokok dan Fungsi

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI.

 

KEDUDUKAN.

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.  Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

SUSUNAN ORGANISASI.

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas : Kepala Dinas, Sekretariat (membawahi 2 Sub Bagian terdiri : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Program dan Keuangan), Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (membawahi 3 Seksi : Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam, dan Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa), Bidang Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan (membawahi 3 Seksi : Seksi Kelembagaan, Seksi Sosial Kemasyarakatan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Seksi Data Desa), Bidang Pemerintahan Desa (membawahi 3 Seksi terdiri dari Seksi Administrasi Desa, Seksi Aparatur Pemerintahan Desa, dan Seksi Perkembangan dan Asset Desa).

TUGAS DAN FUNGSI.

 

KEPALA DINAS.

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.  Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : a). Memimpin dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, b). Menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas, c). Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan, pengkoordinasian, fasilitasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan sosial kemasyarakatan serta pemerintahan desa, d). Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan Dinas, e). Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan  administrasi, keuangan, dan aset Dinas, f). Memberikan masukan yang perlu kepada Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya, dan g). Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT.

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang umum, kepegawaian, program dan keuangan Dinas.  Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a). Pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program Dinas, b). Penyelenggaraan ketatausahaan administrasi umum dan surat menyurat, c). Penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan aset serta sarana dan prasarana Dinas, d). Pelayanan administrasi kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas, e). Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum, f). Melaksanakan koordinasi dan penyusunan program / kegiatan dan penyajian data yang diperlukan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas, g). Melakukan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas, h). Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, dan i). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan di bidang umum dan kepegawaian Dinas.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a). Melaksanakan penerimaan, penatausahaan,  pendistribusian, pengarsipan surat menyurat dan naskah dinas, b). Melaksanakan pengadaan dan penyediaan perlengkapan sarana dan prasarana Dinas, c). Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas, d). Melaksanakan pengelolaan, dokumentasi dan administrasi asset Dinas, e). Melaksanakan urusan kehumasan dan pelayanan informasi kepada masyarakat, f). Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian, g). Melaksanakan dan mempersiapkan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas, h). Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai, i). Memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, dan j). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan di bidang program dan keuangan Dinas.  Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : a). Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan penyusunan dokumen perencanaan program dan pelaporan Dinas, b). Melaksanakan koordinasi, penatausahaan, pengelolaan dan pengawasan administrasi keuangan Dinas, c). Melaksanakan koordinasi penyusunan pertanggungjawaban atas anggaran belanja Dinas, d). Melaksankanan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan, e). Melaksanakan urusan administrasi keuangan lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas secara umum, f). Memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya, dan g). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.  Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a). Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, b). Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana desa, c). Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan dan pengembangan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA), d). Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa, e). Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, f). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa  mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan urusan di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.  Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa menyelenggarakan fungsi : a). Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program pembangunan sarana dan prasarana desa, b). Penyusunan pedoman, norma, standard dalam pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana desa, c). Koordinasi, fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan sarana  dan  prasarana  permukiman  desa, transportasi  desa,  pendukung  ekonomi  desa,  elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, d). Koordinasi, fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan sarana  dan  prasarana  pemerintahan desa, e). Memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, dan f). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.

Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan urusan di bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.  Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi : a). Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya alam, b). Penyusunan pedoman, norma, standard dalam pembinaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya alam, c). Koordinasi, fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan pendayagunaan teknologi tepat guna, d). Koordinasi, fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan pemanfaatan sumber daya alam, e). Memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, dan f). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa.

Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa  mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa.  Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi : a). Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program pemberdayaan usaha ekonomi desa, b). Penyusunan pedoman, norma, standard dalam pembinaan dan pemberdayaan usaha ekonomi desa, c). Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kelembagaan badan usaha milik desa, pengembangan badan usaha milik desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa, d). Memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, dan e). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

BIDANG KELEMBAGAAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN.

Bidang Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan.  Bidang Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi : a). Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang kelembagaan dan sosial kemasyarakatan, b). Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kelembagaan, c). Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), d). Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan data desa, e). Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, dan f). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan.

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan dalam menyelenggarakan urusan di bidang Kelembagaan.  Seksi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi : a). Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kelembagaan, b). Koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa, c). Koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan penyusunan pedoman, norma dan standard pelatihan masyarakat, d). Memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, dan e). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

Seksi Sosial Kemasyarakatan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Seksi Sosial Kemasyarakatan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan dalam menyelenggarakan urusan di bidang Sosial Kemasyarakatan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.  Seksi Sosial Kemasyarakatan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi : a). Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program sosial kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, b). Koordinasi, fasilitasi, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan gotong-royong masyarakat, c). Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, d). Memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, dan e). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Data Desa.

Seksi Data Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan dalam menyelenggarakan urusan di bidang Data Desa.  Seksi Data Desa menyelenggarakan fungsi : a). Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program data desa, b). Koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi penyusunan monografi desa, c). Koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi penyusunan profil desa, d). Koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi penyusunan indeks pembangunan desa, e). Memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, dan f). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BIDANG PEMERINTAHAN DESA.

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Desa.  Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi : a). Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan program di bidang pemerintahan desa; b). Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa, c). Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan aparatur pemerintahan desa, d). Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan perkembangan dan asset desa, e). Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, dan f). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Administrasi Desa.

Seksi Administrasi Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan urusan di bidang  Administrasi Desa.  Seksi Administrasi Desa menyelenggarakan fungsi : a). Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program administrasi desa, b). Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan administrasi desa, c). Koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja desa, d). Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi keuangan desa, e). Fasilitasi penyusunan aplikasi sistem administrasi keuangan desa, f). Memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan g). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Aparatur Pemerintahan Desa.

Seksi Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan urusan di bidang Aparatur Pemerintahan Desa.  Seksi Aparatur Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi : a). Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program pembinaan aparatur pemerintahan desa, b). Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, c). Koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, d). Fasilitasi dan penguatan kerja sama antar desa, e). Fasilitasi pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), f). Pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, g). Memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, dan h). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Perkembangan dan Asset Desa.

Seksi Perkembangan dan Asset Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan urusan di bidang Perkembangan dan Asset Desa.  Seksi Perkembangan dan Asset Desa menyelenggarakan fungsi : a). Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program perkembangan dan asset desa, b). Koordinasi, pembinaan, fasilitasi, evaluasi, monitoring dan pelaporan perkembangan desa, c). Koordinasi dan fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa, d). Fasilitasi, pembinaan, penyelenggaraan perlombaan desa dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa, e). Koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pengelolaan asset desa, f). Memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, dan g). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

TATA KERJA

 

Umum.

Hal-hal yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.  Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertang­gungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.  Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkroni­sasi dan simplifikasi.  Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan   tugas kepada bawahan.

 

Pelaporan.

Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.  Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.  Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Mewakili

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

PUCUK PIMPINAN DARI 1999 sd 2018.

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal berdiri sejak tahun 1999 dan telah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan pergantian pucuk pimpinan.

  1. Anas Daulay (1999).
  2. Azwar Indra Nasution (2000 sd. 2002).
  3. Mohd. Idris Nasution (2002 sd. 2003.
  4. Imran Nasution (2003 sd. 2005).
  5. Awaluddin Nasution (2005 sd. 2012).
  6. Sayuti Lubis, (2012 sd. 21 April 2017).
  7. Gozali Pulungan, SH. MM. (21 April 2017 sd. 20 Juli 2018).
  8. Muhammad Ikbal, S. Psi. (20 Juli 2018 sd. sekarang).