SOSIALISASI REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG/JASA, SERTA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

 

 

Medan, 11 Juli 2019.

 

Sosialisasi Reviu Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan II Tahun Anggaran 2019 sebagai tindak lanjut dari  : Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor S-650/K/D3/2019, tanggal 3 Juli 2019, Perihal : Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa,      Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor Surat Nomor UND-28/PW02/3.2/2019, tentang Sosialisasi Reviu Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan II Tahun Anggaran 2019, Surat a.n. Bupati Mandailing Natal, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten, Nomor 700/1940/Insp/2019, tanggal 8 Juli 2019, Perihal Pelaksanaan Sosialisasi Reviu Pengelolaan anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan II Tahun Anggaran 2019, dan Surat a.n. Bupati Mandailing Natal, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten, Nomor 094/0818/SPT/2019, tanggal 9 Juli 2019, Perihal Surat Perintah Tugas untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan Sosialisasi Reviu Pengelolaan anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan II Tahun Anggaran 2019.

 

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) – Jl. Jenderal Gatot Subroto KM 5,5 – Medan dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal (MUHAMMAD IKBAL, S. Psi.), Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ZAMRUDDIN, Ama. Pd. ), dan MUHAMMAD TAUFIQ NST serta ALI AZHAR RANGKUTI (Staf).

 

Reviu Pengelolaan anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan II Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.  APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan terdiri atas :

  1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bettanggung jawab kepada Presiden.
  2. Inspektorat Jenderal (Itjend)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
  3. Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
  4. Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

 

Adapun susunan prosesi acara sebagai berikut :

  1. Pembukaan oleh MC.
  2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
  3. Do’a.
  4. Kata Sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Bapak Agus dari BPKP.
  5. Paparan oleh Bapak Edi dari BPKP.

 

Orientasi pada acara sosialisasi ini difokuskan pada entri data serapan anggaran Dana Desa yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten/Kota dan pengadaan barang/jasa di Desa.  Sebagai kontak person Kab. Mandailing Natal dalam entri data ini adalah Ibu Rizki Nirwana, dan Shofiah Wartika Hutasuhut.

Entri data untuk mengetahui serapan anggaran Dana Desa dikerjakan dengan menggunakan aplikasi yang dapat dibuka pada www.apip.bpkp.go.id.  Hal ini dilaksanakan dengan maksud efisiensi dan efektifitas pelaporan.

 

Tanggung jawab dan pelaksanaan reviu.

  1. Data target dan realisasi yang direviu oleh APIP K/L/D merupakan tanggung jawab manajemen.
  2. Tanggung jawab APIP K/L/D terbatas pada simpulan hasil reviu.
  3. Tanggung jawab BPKP terbatas pada kompilasi informasi, analisis hasil kompilasi informasi dan saran yang disampaikan kepada Presiden RI
  4. Pelaksanaan reviu dan inputting data Triwulan II TA 2019 oleh APIP K/L/D mulai tanggal 11 Juli s.d. 19 Juli 2019 dan akan didampingi oleh Tim Pendamping dari BPKP.
  5. Metodologi reviu: pengumpulan data dan informasi, analisis perbandingan data dan informasi, serta wawancara dan konfirmasi

 

Reviu kualitas belanja.

  1. Pemenuhan nilai-nilai ekonomi, efisiensi, efektifitas, equity atau keadilan, akuntabilitas, dan responsivitas (BAPPENAS, 2011)
  2. Belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel (DJPK-Kemenkeu, 2014).

 

Meningkatkan peran APIP K/L/D dalam mendukung kebijakan Pemerintah dalam mereviu kualitas belanja barang:

  1. Tingkatkan kualitas belanja daerah dengan jaga transparansi, akuntabilitas dan pastikan anggaran dimanfaatkan untuk program bernilai tambah (Presiden RI, Desember 2015).
  2. Kebijakan belanja dalam APBN harus difokuskan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas” (Presiden RI, September 2016).
  3. Pentingnya memerhatikan kualitas belanja negara agar bermanfaat untuk rakyat Indonesia (Menteri Keuangan, November 2016).

 

Atribut Belanja Berkualitas.

  1. Belanja yang tertib.
  2. Belanja yang taat pada peraturan perundang-undangan.
  3. Belanja yang efisien.
  4. Belanja yang ekonomis.
  5. Belanja yang efektif.
  6. Belanja yang transparan.
  7. Belanja yang dapat dipertanggungawabkan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

 

Referensi.

  1. Laporan Akhir Kajian Kualitas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BAPPENAS, 2011.
  2. Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan 2014.
  3. Kajian Kualitas Belanja Daerah : Dinamika dan Pengukurannya dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia, Dedy Heriwibowo, IPB 2016.
  4. Konsultasi dan koordinasi Tim Satgas PAPBJ-BPKP dengan Ditjen Perimbangan Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI.

 

by :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kab. Mandailing Natal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*