Informasi

SOSIALISASI PENGELOLAAN ASET DESA BAGI CALON PENGURUS BARANG/ASET MILIK DESA SE-KAB. MANDAILING NATAL

Panyabungan, 22 Desember 2018.
Pemerintah Kab. Mandailing Natal dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan sosialisasi bagi Aparatur Desa tentang pengelolaan aset Desa. Pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa, diatur di dalam pasal 76 dan pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 107 hingga pasal 112 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).
Pengertian mengenai aset Desa telah diatur di dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Yang dimaksud dengan aset lainnya milik Desa antara lain: a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan (termasuk tanah wakaf) atau yang sejenis; c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasil kerja sama Desa; dan e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Sosialisasi ini diberikan kepada Aparatur Desa dengan maksud untuk menjaga aset dari kehilangan, pemeliharaan/perawatan, dan pengembangannya. Kekayaan Desa merupakan salah satu aset dari Desa, yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah Desa sebagai satu unsur dominan dari Desa perlu memiliki seperangkat pendapatan dan kekayaan. Tanpa ditunjang oleh elemen-elemen ini, Pemerintah Desa akan menemui kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.
Dalam kenyataan menunjukan bahwa pengelolaan kekayaan Desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena belum adanya satu pedoman yang dapat digunakan. Sebagai gambaran secara menyeluruh penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaannya. Pengelolaan kekayaan desa selama ini hanya terbatas pada pencatatan saja.
Sosialisasi ini dilaksanakan kepada calon pengurus barang/aset milik desa se-Kab. Mandailing Natal dengan jumlah peserta 1 orang per Desa. Sosialisasi dibagi dalam 3 wilayah, yaitu wilayah I (Kec. Siabu, Bukit Malintang, Naga Juang, Panyabungan Utara, Panyabungan, Panyabungan Timur, Panyabungan Barat, Panyabungan Selatan, Lembah Sorik Marapi, Puncak Sorik Marapi, Tambangan, dan Kec. Huta Bargot), wilayah II (Kec. Kotanopan, Ulu Pungkut, Muara Sipongi, Pakantan, dan Kec. Batang Natal), dan wilayah III (Kec. Lingga Bayu, Ranto Baek, Sinunukan, Batahan, Natal, dan Kec. Muara Batang Gadis).
Dimulai untuk wilayah II (hari Selasa, 18 Desember 2018) yang dipusatkan di Kotanopan (SMPN 4 Kotanopan). Dilanjutkan pada wilayah I (hari Rabu, 19 Desember 2018) yang dipusatkan di Panyabungan (Hotel Madina Sejahtera). Terakhir dilaksanakan untuk wilayah III (hari Kamis, 20 Desember 2018) yang dipusatkan di Natal (Aula Hotel Samudera).
Sebagai Narasumber dalam sosialisasi ini adalah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal., Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Mandailing Natal, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tenaga Ahli Proyek Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jumlah keseluruhan peserta sebanyak 377 peserta.
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguasaannya.
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

By : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*