SOSIALISASI PEMBINAAN PERANGKAT DESA DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR DAERAH DAN DESA.

Banda Aceh – Hermes Palace Hotel, 12 Nopember 2018.

 

Menindaklanjuti Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal (Bapak Muhammad Rizal, SE., M.Si.) a.n. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 005/6371/BPD, Perihal : Sosialisasi Pembinaan Perangkat Desa dan Kesempatan dalam Kepesertaan BPJSKetenagakerjaan, tanggal 31 Oktober 2018.  Undangan yang ditujukan kepada Bupati/Walikota agar menugaskan para Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab./Kota masing-masing untuk mengikuti acara dimaksud.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal, Bp. Muhammad Ikbal, S. Psi., a.n. Bupati Mandailing Natal, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten memenuhi undangan tersebut, yang dilaksanakan di Banda Aceh – Hermes Palace Hotel hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, dimulai pukul 14.00 WIB.

 

Deputi Direktur BPJS Wilayah Sumbagut Bp. Umarudin Lubis, menyampaikan bahwa BPJS Wilayah Sumbagut meliputi Wilayah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.  Cabang BPJS untuk daerah Aceh sebanyak 11 (sebelas), dan Sumatera Utara sebanyak 4 (empat).  Kepesertaan BPJSKetenagakerjaan Aceh selain dari Aparatur Desa juga dari BUMDes.  Saat ini BUMDes di Aceh ada sebanyak ± 6.500 dan 270an sudah terdaftar, yaitu dengan peserta BPJSKetenagakerjaan kira-kira 2 juta orang.

 

Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Kerjasama Bp. Dr. H. Iskandar, AP., S. Sos., M.Si., menyampaikan pidato a.n. Gubernur Aceh : terima kasih yang setinggi-tingginya atas pemilihan Aceh sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan ini.  Kepala Desa yang bekerja 24 (dua puluh empat) jam sehari, sampai-sampai daun jatuh pun menjadi urusan Kepala Desa.  Semua menjadi urusan Kepala Desa, mulai dari kesedihan sampai kesenangan, menangis sampai tertawa, dan nikah sampai cerai.  Selanjutnya disampaikan bahwa logo yang terlihat sekarang ini, di ruangan ini, ada 2 (dua) logo yang sangat membanggakan, yaitu logo Kementerian Dalam Negeri yang mengisyaratkan pengayoman kepada seluruh rakyat Indonesia, dan logo BPJS yang mengisyaratkan pengayoman kepada seluruh tenaga kerja Indonesia.  Akhir Kata Sambutan Gubernur Aceh, tidaklah dikatakan sampai ke Aceh jika belum mencicipi kopi Aceh.  Banyak deal-deal ke-BPJS-an dilakukan di kedai kopi.

 

Sambutan Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bp. Drs. Aferi, S., Fudaih, M. Si., a.n. Direktorat Jenderal menyampaikan bahwa Desa adalah pemerintahan terbawah/terkecil dan dimulai dari Desa.  Desa dengan otonomi desanya serta kewenangan asal-usul lokal skala desa sehingga memiliki atau menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sampai saat ini ada 22 (dua puluh dua) peraturan perundang-undangan tentang Desa.  Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 20 ayat 1, 2, 3, dan 4 berbunyi : (1). Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a. dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap,  tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial, bagi Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD, (2). Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (3). Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan, (4). Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBD Desa.  Selanjutnya, Mei 2018 Kemendagri melakukan MoU dengan BPJS.  Ini merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah untuk mewujudkan hadirnya negara kepada para perangkat desa.  Perangkat Desa setara dengan Golongan II/a PNS.  Kalau hendak melihat adat, lihatlah di Desa.

 

Sambutan Direktur Kepesertaan BPJSKetenagakerjaan, Bp. E. Ilyas Lubis.  Negara memberi jaminan kepada seluruh pekerja (formal dan informal).  Saat ini dari 500 juta jumlah penduduk, sudah 8,5 juta menjadi kepesertaan BPJS.  Sumut, untuk Aparatur Desa yang terdaftar pada BPJSKetenagakerjaan sudah mencapai 11%.

Sambutan Bp. E. Ilyas Lubis, sekaligus membuka acara ini secara resmi.

 

Setelah acara resmi dibuka, maka kegiatan selanjutnya adalah Diskusi Panel sebanyak 2 (dua) sesi.  Sesi pertama dengan 2 (dua) pembicara, yaitu Lisbetty, H. Tambunan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Teguh Wiyono dari BPJSKetenagakerjaan.  Sesi kedua dengan 2 (dua) pembicara dengan orientasi testimoni dari daerah yang telah sukses melaksanakan Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Desa, yaitu dari Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, Bp. Anto Wahyudi, S.Stp Kepala Bidang Pemdes Dispermas Pemdes KB., dan Bp. Sunandar, S.Hi, S.Pd., Kepala Desa Karanglo Kecamatan Kerek.

 

Lisbetty, H. Tambunan menyampaikan bahwa hal-hal yang menjadi atar belakang dari program BPJSKetenagakerjaan bagi Aparatur Desa adalah :  (1). Nawacita Presiden RI butir ketiga dan kelima, (2). Tuntutan PPDI terkait jaminan sosial tenaga kerja, (3). Peran strategis dan tingginya risiko pekerjaan paratur pemerintahan desa khususnya di daerah desa perbatasan, pedalaman dan kepulauan (4). Intensitas beban pekerjaan dan tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja aparatur pemerintah Desa, (5). Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 tahun, dan (6). Masih banyak Perangkat Desa yang belum menjadi peserta BPJSKetenagakerjaan.

Beberapa amanat peraturan perundang-undangan seputar pemberian jaminan sosial bagi pekerja : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011,  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan seterusnya.

Jaminan Kesehatan UU 6 Tahun 2014, Wajib ikut Jaminan Sosial UU 24 Tahun 2011 dan UU Nomor 11 Tahun,.  Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Desa pembiayaannya dari APBDes sesuai kemampuan.  Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Desa juga kepada BPD apabila APBDes mampu membayarnya.  Pemberi pekerja ialah yang membayar upah.

Adapun tujuan diberikannya Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Desa sebagai berikut : Instrumen pemenuhan Nawacita butir 3 dan 5, Instrumen reward bagi Aparatur Pemerintahan Desa, memberikan rasa aman bagi Aparatur Pemerintah Desa, memberikan kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Desa, dan membangun semangat bagi Aparatur Pemerintah Desa.

Hambatan dan tantangan penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Desa :

  1. Belum optimalnya Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah desanya :
  2. Dualisme pemahaman antara BPJS Naker dengan Kesahatan, baik aspek mekanisme maupun pendanaan;
  3. Belum tersusunnya payung hukum turunan amanat permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 20 ayat 1 dan 4, di daerah (Perda, Perbub/Perwal);
  4. Disparitas kondisi keuangan daerah terkait pengalokasian ADD dari APBD, dibeberapa daerah ada yang mampu mendanai kepesertaan dari APBD (Kab Bintan), namun di daerah lain tidak terakomodir di ADD;
  5. Belum optimalnya koordinasi Pemerintah Daerah dengan BPJS Naker cabang dan Pemerintah Daerah dengan desanya terkait dengan kepesertaan BPJS Naker bagi Aparatur Pemerintah desanya; dan
  6. Belum optimalnya Pemerintah Daerah mendorong potensi ekonomi desa untuk meningkatkan PADes.
  7. Belum optimalnya Aparatur Pemerintah Desa dalam memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah desanya; dan
  8. Kondisi geografis di daerah pedalaman, perbatasan antar negara dan kepulauan.

Lebih lanjut Ibu Lisbetty, H. Tambunan menyarankan dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Desa :

  • Menyusun payung hukum melalui Perda/Perbub/Perwal yang mengatur terkait pembiayaan dan mekanisme kepesertaan BPJSKetenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintahan Desa sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan masing-masing desa;
  • SOPD Kab./Kota terkait diharapkan untuk berkoordinasi secara intensif dengan Cabang BPJSKetenagakerjaan di daerah untuk membahas strategi dan formulasi percepatan pemenuhan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Aparatur Pemerintahan Desa; dan
  • Mendorong Pemerintah Desa untuk memperkuat potensi ekonominya guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa, sehingga mampu membiayai kebutuhan kepesertaan BPJS bagi Aparatur Pemerintah desanya.

 

Teguh Wiyono dari BPJSKetenagakerjaan.

Teguh Wiyono dalam presentasinya menyampaikan arti penting Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Desa dengan orientasi, apa yang didapat setelah pensiun (hari tua) sementara pengabdian 24 jam tiap harinya dan tidak mengenal tanggal merah dan hari libur lainnya.  Daun jatuhpun menjadi urusan Kepala Desa/Aparat Desa.

Dalam pemaparan tersebut Bp. Teguh Wiyono juga mengulas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253).

 

Sesi kedua orientasi tistimoni

Kepala Bidang Pemdes Dispermas Pemdes KB., Bp. Anto Wahyudi, S.Stp.

Latar Belakang dianggarkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemkab. Tuban :

  • Perangkat Desa yang sudah purna cenderung tidak memiliki keahlian atau pekerjaan lain;
  • Belum ada tunjangan pensiun bagi Perangkat Desa;
  • Perangkat Desa yang sudah purna menjadi beban bagi masyarakat; dan
  • Kondisi ekonomi perangkat desa setelah purna banyak yang kurang mampu (jatuh miskin).

Agar uang yang disetor bisa kembali dan mendapat pensiun seumur hidup seperti pola PNS.  Sebenarnya dengan 11 ribu saja, perangkat desa sudah mendapatkan fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Kondisi tersebut di atas, Pemkab. Tuban berprinsip awali segala sesuatu dengan niat baik.  Ketika Kita punya niat yang baik, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik.

 

Kepala Desa Karanglo Kecamatan Kerek, Bp. Sunandar, S.Hi, S.Pd.

Latar belakang menjadi atau ikut Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Desa :

Kepala Desa dan Perangkat Desa : Kepala Desa dan Perangkat Desa bukan PNS, belum ada jaminan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa apabila terjadi kecelakaan kerja, belum ada santunan bagi keluarga dan Perangkat Desa pada waktu meninggal, belum ada pesangon atau tunjangan hari tua pada saat masa jabatan berakhir, dan walaupun masa kerja hingga 60 tahun belum ada tunjangan pensiun.

Masyarakat Desa : belum ada jaminan bagi pekerja di Desa Karanglo apabila terjadi kecelakaan kerja, dan belum ada santunan bagi keluarga pekerja di Desa Karanglo yang meninggal, baru ada iuran kematian yang jumlahnya tidak terlalu besar.

 

 

By : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*