SATUAN TUGAS DANA DESA (SATGAS DD) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL BERKUNJUNG KE MANDAILING NATAL.

Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD) berperan membantu para Kepala Desa agar bisa menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan Undang-Undang.  Tugas Satgas DD bukan untuk menangkap Kepala Desa.  Satgas DD dituntut bisa bekerjasama dengan para Kepala Desa dan 19 kementerian/lembaga yang memiliki irisan program percepatan pembangunan desa.  Membantu merumuskan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana desa.  Membantu mengevaluasi regulasi terkait dana desa, sosialisasi, dan advokasi, monitoring dan evaluasi, harmonisasi hubungan antar lembaga, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan.  Setiap ada pelanggaran harus ditindaklanjuti agar menimbulkan efek jera.  Hukuman diberikan agar otoritas desa lain tak melakukan hal yang sama.  Jika ada dugaan penyalahgunaan, masyarakat dapat langsung melapor ke call centerBisa juga via media sosial Kemendes PDTT (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi -Mendes PDTT-, Eko Putro Sandjojo, saat melantik Bibit Samad Rianto, di Kantor Kemendes, Jakarta, Rabu 5 Juli 2017).  http://news.metrotvnews.com/hukum/GNGLa1db-bibit-samad-rianto-pimpin-satgas-dana-desa

 

 

Panyabungan, 15 Agustus 2018.

 

Satgas DD yang terdiri dari Bapak Douglas Pasaribu, Bapak Adam, dan Ibu Sisi pada hari Rabu, 13 Agustus 2018 didampingi Tenaga Ahli Dana Desa Prov. Sumatera Utara Ibu Ritonga, dan Tenaga Ahli Kab. Mandailing Natal Bapak Kobol, Bapak Irwansyah, Bapak Saukani, Bapak Syahnan, Bapak Wildan, dan Bapak Harun tiba di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mandailing Natal.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Inspektorat Kab. Mandailing Natal, Sekretaris dan 2 (dua) staf Auditor, dan Kasi Administrasi Desa.

Sebagai dasar kunjungan Satgas DD adalah Surat Nomor I.2-A.2-096/STGDD/VIII/2018, Tanggal : 9 Agustus 2018, perihal Pelaksanaan Monitoring dan Klarifikasi Pencairan Dana Desa Tahap I dan II Tahun 2018. Terkait dengan informasi mengenai belum cairnya Dana Desa Tahap I TA. 2018 pada beberapa desa di Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

 

PERTEMUAN DI DINAS PMD KAB. MANDAILING NATAL.

Pertemuan Hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 dihadiri oleh Tim Satgas Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Tim Satgas DD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia meminta penjelasan mengenai : jumlah serapan anggaran DD tahap II yang belum mencapai 50%, dan pencairan tahap I yang belum terealisasi, desa yang APBDesa-nya belum ditandatangani oleh camat, lambannya penyelesaian masalah atas penyimpangan penggunaan dana desa, dan penyelesaian permasalahan Kepala Desa Pintu Padang Jae – Kec. Siabu.

 

Kadis PMD didampingi Kasi Administrasi Desa menjelaskan bahwa jumlah serapan tahap II yang belum mencapai 50% dan pencairan tahap I yang belum direalisasikan dikarenakan permasalahan yang terjadi di desa.  Kebanyakan karena ketidaksesuaian antara kepala desa, perangkat desa, dan BPD.  Terdapat  3 (tiga) yang APBDesa yang belum ditandatangani camat, yaitu oleh Camat Natal, Camat Ulu Pungkut, dan Camat Muara Batang Gadis.  Perbedaan pendapat dan cara pandang dalam rencana pengelolaan APBDesa menjadi penyebab camat belum bersedia menandatangani APBDesa.

Inspektur Kab. Mandailing Natal yang didampingi Sekretaris dan staf Auditor menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan semua pengaduan yang masuk mengenai penyimpangan ADD/DD,  Inspektorat Kab. Mandailing Natal terkendala dengan kurangnya tenaga auditor.  Sementara terkadang tenaga auditor yang sudah sangat terlatih, dalam perkembangan karirnya terpaksa pindah OPD.

Kurang pahamnya masyarakat mengenai mekanisme audit, seperti audit dapat dilaksanakan setelah tutup buku.  Anggaran tahun 2017 akan diaudit di tahun 2018,  anggaran tahun 2018 akan di audit di tahun 2019, dan seterusnya.  Kebanyakan pengaduan yang masuk meminta dilakukan audit pada saat ADD/DD sedang berjalan, bahkan masyarakat sudah melakukan pengaduan kemana-mana.  Sementara pengaduan ADD/DD tahun-tahun sebelumnya sejak dimulainya ADD/DD ini masih banyak yang belum selesai/tuntas.

Permasalahan Kepala Desa Pintu Padang Jae dilakukan konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan melalui telepon selular. Sdr Hidayat menyatakan persetujuan kepada ketua Tim DD untuk mempercepat penyelesaian permasalahan.

Setelah bincang-bincang, Satgas DD bersama-sama dengan DPMD dan Inspektorat Kabupaten menemui Bupati Mandailing Natal dengan maksud melaporkan maksud dan tujuan kedatangan, yaitu monitoring dan klarifikasi dari jumlah serapan anggaran DD yang masih sangat minim, yaitu sekitar 44% dan juga laporan-laporan masyarakat Mandailing Natal baik melalui surat maupun datang langsung ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.  Dan hal-hal lainnya seperti hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dengan perangkat desa khususnya BPD.

Menanggapi  permasalahan yang disampaikan oleh Tim Satgas DD Bupati Mandaiiling Natal memberikan arahan untuk mengadakan pertemuan dengan para kepala desa dan BPD yang kurang harmonis, mencari akar masalah, melakukan mediasi.  Meminta klarifikasi, dan memproses Kepala Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu, menyelesaikan atau menuntaskan masalah pajak kegiatan DD Tahun 2017 di Kec. Naga Juang.  .

Selanjutnya Bapak Bupati Mandailing Natal mengharapkan Tim Satgas DD melakukan kunjungan lapangan, turun langsung ke desa.  Melihat secara dekat apa yang dikerjakan kepala desa.  Tim Satgas DD sangat merespon dengan baik permintaan Bapak Bupati Mandailing Natal, dan setuju melakukan kunjungan lapangan.

Kamis, 14 Agustus 2018 pukul 09.00 Tim Satgas DD, Kasi Administrasi Desa, dan Tenaga Ahli Kabupaten bergerak menuju lokasi kunjungan.  Atas pertimbangan waktu yang sempit, kunjungan hanya dilakukan pada 2 (dua) desa, yaitu Desa Lumban Pasir, dan Desa Sarak Matua (kedua desa wilayah Kec. Panyabungan).

Kesimpulan Tim Satgas DD untuk Desa Lumban Pasir : pelaksanaan dan mekanisme jalannya administrasi pemerintahan desa, kepala desa sudah mengikuti yang seharusnya, yaitu berkantor pada bangunan khusus sebagai kantor desa, sehingga pelayanan diperkirakan berjalan maksimal.  Pengelolaan DD perlu lebih hati-hati lagi sebab, pelaksanaan atas kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada DD harus mempunyai dasar hukum yang kuat, mulai dari musyawarah desa, RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.

Kesimpulan Tim Satgas DD untuk Desa Sarak Matua : pemerintahan desa,  kurang maksimal menjalankan tugas rutin dalam pelayanan kepada masyarakat, karena Desa Sarak Matua belum mempunyai kantor desa.  Fasiltas-fasilitas fisik yang merupakan aset desa agar dipergunakan.  Jangan dijadikan bangunan fisik proyek mubazir.

Selanjutnya disampaikan oleh Tim Satgas DD bahwa salah satu pemicu terjadinya ketidakharmonisan antara kepala desa dengan perangkat desa dapat disebabkan sarana prasarana yang minim seperti bangunan gedung kantor desa.  Terjadi kemungkinan-kemungkinan lain jika pelayanan administrasi pemerintahan desa dilaksanakan di rumah kepala desa.  Terjadi salah paham, sebab proses pelayanan pemerintahan terhadap warga jika dilaksanakan di rumah, apalagi rumah kepala desa sendiri, akan disinyalir atau dikonotasikan pembicaraan bisnis.  Belum lagi keengganan masyarakat untuk mendatangi rumah kepala desa hanya untuk urusan pemerintahan.

Diakhir monitoring, Kepala Desa menjelaskan kalau beliau baru beberapa bulan menjadi kepala desa defenitif.  Bangunan-bangunan yang dianggap markup dan mubazir dilakukan oleh kepala desa sebelumnya.  Masalah bangunan yang tidak dimanfaatkan (termasuk semua aset desa),  sampai sekarang belum diserahterimakan kepada Saya (14-08-2018).

Membahas seputar penggunaan maupun pengelolaan ADD/DD di Kab. Mandailing Natal.  Sebelum pembahasan dimulai, Tim Satgas DD mengharapkan dapat bertemu dengan Camat Natal seputar APBDesa, Camat Siabu seputar Desa Pintu Padang Jae, dan Camat Ulu Pungkut seputar APBDesa Simpang Duhu.

Beberapa hal yang dilihat, disarankan maupun tindakan solutif yang disampaikan oleh Tim Satgas DD adalah sebagai berikut :

Diharapkan Pemkab. Mandailing Natal  dalam hal ini Inspektorat Kab. atau Dinas PMD (atau secara bersama lebih baik) segera membuat suatu aturan dalam bentuk Perda atau Perbub tentang kepanitiaan atau lembaga yang menangani semua permasalahan ADD/DD. Membentuk pokja-pokja melibatkan aparat penegak hukum.  Setiap ada permasalahan di desa dan memerlukan jawaban maupun penjelasan, maka permasalahan ini dilemparkan ke Pokja dan bersama membahas permasalahan ini.  Bupati, Kapolres, Kejaksaan, dan Dandim berperan sebagai penasehat.  Kemudian di dalam Pokja, OPD., dan Unit Kerja merupakan Ketua dan Anggota.

Setiap desa harus mempunyai kantor kepala desa.  Kepala desa dan perangkat desa harus melakukan administrasi perkantoran dan surat menyurat di kantor desa bukan di rumah.  Mempunyai jam kerja yang jelas.  Mengaktifkan dan memberdayakan petugas operator.  Dalam hal penandatanganan surat-surat keterangan tentang layanan di luar administrasi pertanahan dapat dilimpahkan ke Sekretaris dan Kaur.  Selain tertib administrasi melakukan segala administrasi di kantor desa sebagai salah satu upaya menumbuhkembangkan keharmonisan antara perangkat desa dengan Kepala Desa.

Pembangunan gedung kantor desa termasuk alokasi anggarannya dapat diambil dari DD, dengan catatan harus berdasarkan keputusan rapat-rapat yang melibatkan perangkat desa, masyarakat, dan tokoh-tokohnya (musyawarah desa).  Administrasi rapat harus lengkap, seperti : undangan rapat, ekspedisi undangan, daftar hadir, notulen rapat, berita acara rapat, dan lain-lain.  Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa DD tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor desa.  Menurut Tim Satgas DD kondisi tersebut dapat disiasati dengan keputusan dari musyawarah desa yang merupakan hukum tertinggi dari pengelolaan DD.  Setelah ada keputusan musyawarah desa maka keputusan mendirikan bangunan gedung kantor kepala desa tetap harus mendapatkan izin dari Bupati.  Izin Bupati ini termasuk sebagai hak diskresi.

Draft Peraturan Bupati Mandailing Natal tentang ADD/DD untuk TA. 2019 agar dipersiapkan mulai sekarang.  Salah satu poin-poinnya tentang pembangunan gedung kantor kepala desa yang didasari oleh hasil musyawarah desa.  Pernyataan ini ditekankan Tim Satgas DD di depan para Tenaga Ahli Kabupaten.

Memeriksa setiap bangunan fisik di akhir tahun.  Semua pembangunan fisik harus dibuat informasinya, berbentuk prasasti maupun model korekan langsung pada tubuh bangunan.  Prasasti berisikan nama kegiatan, tahun anggaran, jumlah dana, dan lain-lain.

Tim Satgas DD meminta agar penyampaian berita atau surat-surat resmi kepada kepala desa dapat diterima dengan cepat.

Pertemuan selesai sekitar pukul 18.07,  Tim Satgas DD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meninggalkan Mandailing Natal  menuju Kab. Padang Lawas.

 

By :

Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mandailing Natal

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*