RAPAT KOORDINASI NASIONAL DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) TAHUN ANGGARAN 2018.

Hotel Sultan – Jakarta, 14 Nopember 2018.

Dalam Kata Sambutannya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Mendes PDTT-RI) Bapak Eko Putro Sandjojo menyampaikan bahwa Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan.  Hal ini merupakan Program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla yang tertuang pada butir ketiga Nawacita.

Salah satu Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disingkat dengan P3MD sejak Tahun Anggaran 2015 dan sampai sekarang sudah memasuki tahun keempat, yaitu dengan menggelontorkan Dana Desa (DD) dari APBN ditambah 10% dana sharing dari APBD yaitu dengan istilah Alokasi Dana Desa (ADD).

Pembagian DD untuk TA. 2018, 77% sebagai alokasi dasar (pemerataan), 3% alokasi afirmatif (desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi), dan 20% berdasarkan variabel : jumlah penduduk desa 10%, angka kemiskinan desa 50%, luas wilayah desa 15%, dan tingkat kesulitan geografis desa 25%.

Dalam perjalanannya, DD juga mengalami hambatan, seperti : Penyerapan dan pelaksanaan DD yang lambat, Penggunaan DD kurang berkualitas, Masalah tata kelola yang rumit, Minimnya kreatifitas desa dalam mendesain program, dan Pengawasan DD yang belum optimal.

Sebagai upaya dalam menertibkan penggunaan ataupun pengelolaan DD agar lebih efisen, efektif, bermutu, terhindar dari aspek penyimpangan, dan lain-lain, Kementerian Desa pada tanggal 31 Januari 2018 telah melakukan kerjasama dengan Kemendagri dan Kepolisian RI.

Upaya transparansi pembukuan dan upaya pemanfaatan pengelolaan keuangan Kemendes meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (siskeudes).

Prosesi selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018.

Bapak Wakil Presiden dalam sambutannya menyampaikan bahwa ada empat jalur pembangunan di masyarakat, yaitu : Pembangunan Nasional oleh Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa.  Dalam pelaksanaan pembangunan desa, ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.  Kemendes PDTT merencanakan, memberikan aturan dan batasan serta program-program yang harus dilaksanakan.  Hal tersebut dilakukan karena harus ada sinkronisasi antar daerah masing-masing dan ada tahapannya.

Pemberdayaan Masyarakat saat ini juga untuk peningkatan pendidikan, pengembangan ekonomi desa, yang intinya menyangkut peningkatan kualitas masyarakat ke depan.  Kita fokus ke depan meningkatkan SDM, ekonomi berkembang, banyak BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) berkembang, sehingga memberikan pemerataan.

Dengan infrastruktur yang sudah bagus, diharapkan produktivitas dan pendapatan naik.  Desa harus lebih maju dan menarik sehingga tidak terjadi urbanisasi berlebihan.

 

DISKUSI PANEL I.

Sebagai Narasumber pada sesi ini adalah Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

 

Oleh Moderator kepada Kepala Bappenas Republik Indonesia (Bapak Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro).  Seperti apa DD itu.

Situasi dan kondisi masyarakat saat ini adalah : Masih tingginya angka gizi buruk stunting, Masih tingginya angka pengangguran, Masih tingginya angka kemiskinan, Masih tingginya tingkat kesenjangan pendapatan, Tingginya jumlah Desa tertinggal, dan terjadinya migrasi dan urbanisasi yang tinggi, yaitu kalangan muda tidak tertarik lagi di Desa dengan iklim usaha yang pada umumnya berorientasi pertanian.  Setelah di kota, pekerjaan cenderung dengan orientasi manufaktur namun keahlian tidak mencukupi.

Adanya DD diharapkan mampu mengatasi situasi tersebut.  DD juga harus mengandung semua elemen untuk bermusyawarah melibatkan partisipasi masyarakat Desa dan hasilnya diinformasikan secara luas.

 

Selanjutnya oleh Moderator kepada Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Bapak Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA).  Apa saja keberhasilan DD dari Tahun 2015 sd. Tahun 2018, dan seperti apa wajah Desa kita apa masih tertinggal.

Dari segi anggaran DD meningkat tiap tahunnya, dan penyerapan pengelolaan sangat baik.  Tahun 2018 dan Tahun 2019 sudah dapat dicairkan mulai Januari, akan tetapi, yang menjadi kendala adalah pengesahan dari APBD Kab./Kota masing-masing.

Selanjutnya bahwa DD sangat diapresiasi oleh Bank Dunia, sehingga konsep DD ini banyak dicontoh oleh sebagian negara-negara berkembang.  Kemiskinan turun menjadi 1.082 juta jiwa.  Income perkapita naik dari Tahun 2014, yaitu Rp. 500.000,- /bulan/orang menjadi Rp. 800.000,-/bulan/orang.

Sebagai contoh Desa yang telah sukses dalam pengelolaan DD adalah Desa Kutuh – Bali.  Mampu mengangkat Desa dari Desa Tertinggal menjadi Desa Mandiri, dimana asset desa dalam pengelolaan BUMDes, melebihi DD dalam pembayaran pajak-pajak.

 

Selanjutnya oleh Moderator kepada Wakil Menteri Keuangan Repubik Indonesia (Bapak Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., CfrA., Ak, CA).  Syarat-sayart pencairan DD.

Selanjutnya oleh Moderator kepada Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Bapak Drs. Hadi Prabowo, MM.).

Bagaimana cara pengelolaan DD yang baik.

Disadari bahwa pengelolaan DD berhubungan dengan kemampuan manajerial, pengetahuan tentang administrasi birokrasi pengelola maupun tingkat pendidikan.  Saat ini persentase tingkat pendidikan di Indonesia sebagai berikut : 12.58% (15.160) tidak memiliki pendidikan formal, 60,27% berpendidikan SD sd. SMP, dan 19.13% berpendidikan SMA sd. Sarjana.

Perlu pelatihan buat Kepala Desa dan Aparatur Desa juga BPD oleh Pemerintah, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kab./Kota.

 

Sebagai tambahan atas tanya jawab pada Diskusi Panel ini :

  • DD dapat digunakan untuk kepentingan bencana, akan tetapi aturan teknisnya (regulasi) harus dibuat terlebih dahulu.
  • Tenaga Pendamping dikonsentrasikan ke Pemerintah Provinsi. DPMD Kab./Kota dapat memberi usul ke Provinsi tentang pendampingan.

 

DISKUSI PANEL II.

Berikut ini beberapa pembicaraan pada Diskusi Panel II.

Perpres RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 dan Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 diganti dengan Perpres RI Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 Dirjens. Bina Pemdes Kemendagri

MATERI RAKORNAS DAN EVALUASI P3MD dapat diDOWNLOAD di sini :

14112018_EDIT 1_BAHAN Mendes_opt Evaluasi Dan Pelaksanaan Dana Desa 2018- 20181112 Kemendes_opt Materi Mendagri (Kemendes PDTT)_opt PAPARAN DANA DESA DI HOTEL SULTAN 14 NOV 2018_opt Paparan Rakornas PPMD_14112018 PMK_opt PAPARAN TP4-KEMENDES-JAKARTA-EDIT-FIX_opt PPT Evaluasi Kebijakan PKAD Kemendagri_opt Stranas PK – Pengelolaan Dana Desa_opt WAMENKEU 20181114 DANA DESA v01_opt

By :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kabupaten Mandailing Natal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*