RAKOR TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM INOVASI DESA TAHUN 2019

 

 

Panyabungan, 16 September 2019.

 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, makin memperkuat keberadaan Desa, dan dipertegas lagi dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan.  Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 ini telah membuka peluang bagi Desa untuk menjadi mandiri dan otonom.  Otonomi Desa dimaksud adalah Otonomi Pemerintah Desa dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa.  Salah satu program yang diberikan Pemerintah saat ini adalah pemberian Dana Desa, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.  Namun, dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan Dana Desa.  Di samping itu tidak dapat dipungkiri bahwa Desa memiliki banyak potensi yang kesemuanya belum tergali sehingga kegiatan ekonomi masyarakat masih lemah.

Isu pemanfaatan Dana Desa adalah menjaga kualitas pemanfaatan Dana Desa agar tetap konsisten dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat (Pelayanan Sosial Dasar) dan produktivitas ekonomi masyarakat desa.  Isu pemanfaatan Dana Desa ini dilatarbelakangi bahwa :

  1. Penyaluran Dana Desa sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan mandat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa mengalami kenaikan setiap tahunnya; dan
  3. Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berskala Desa sesuai Musyawarah Desa.

Optimalisasi Pembangunan Desa melalui Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia meluncurkan Program Inovasi Desa (PID).  Program ini lahir karena banyak Desa dianggap belum memiliki kapasitas SDM terutama kapasitas aparatur desa yang belum mampu mengelola Dana Desa.  Hadirnya PID, diharapkan memberi banyak manfaat bagi Pembangunan Desa, antara lain : potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dapat digali, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya Pendapatan Asli Desa.  Namun realitasnya, baru sebagian kecil Desa yang mampu melakukan inovasi dan merubah statusnya menjadi Desa Mandiri.  Perlu adanya penguatan pada pola pengembangan SDM aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga mendorong percepatan Pembangunan Desa yang inovatif.  Perluasan akses informasi melalui Bursa Inovasi Desa (BID) juga dapat terus dilakukan agar Desa berlomba-lomba meningkatkan kreativitasnya dalam menyelesaikan persoalan dan menggali serta mengembangkan potensi yang ada di Desanya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bahwa kehadiran PID sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi Pembangunan Desa. Merupakan inovasi/kebaruan dalam praktek pembangunan dan pertukaran pengetahuan.  Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas.

PID untuk mendorong penguatan kapasitas Desa melalui peningkatkan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada tiga bidang kegiatan utama :

  1. Pengembangan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Badan Usaha Milik AntarDesa, Produk unggulan Desa guna mendinamisasi perekonomian Desa;
  2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas perdesaan, dengan demikian, tidak hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang.  Disamping itu, penekanan isu Pelayanan Sosial Dasar (PSD) dalam konteks kualitas SDM ini, juga untuk merangsang sensitivitas Desa terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa; dan
  3. Pemenuhan dan  peningkatan infrastruktur  perdesaan,  khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan yang memiliki dampak menguatrekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan.

Aspek lain yang harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan Pembangunan Desa adalah ketersediaan data yang memadai dan up to date, mengenai kondisi objektif maupun perkembangan Desa-Desa yang menunjukkan pencapaian Pembangunan Desa.  Ketersediaan data sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.  Pegelolaan data dimaksud dalam skala Nasional, dengan kondisi wilayah, khususnya Desa-Desa di Indonesia yang sangat beragam tentunya memiliki tantangan dan tingkat kesulitan yang besar.  Bertumpu pada keadaan ini PID akan mendukung upaya penguatan P3MD dan pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa.

PID memberikan perhatian terhadap dukungan teknis dari Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa secara professional.  Unsur tersebut dirasa akan memberikan kontribusi signifikan terhadap investasi Desa, yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), khususnya Dana Desa.  Dengan demikian, PID diharapkan dapat menjawab kebutuhan Desa-Desa terhadap layanan teknis yang berkualitas dan merangsang munculnya inovasi dalam praktik pembangunan serta solusi inovatif untuk menggunakan Dana Desa secara tepat dan seefektif mungkin.

Sinergitas dibutuhkan mulai dari Tim Inovasi Kabupaten (TIK), Tim Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (TPP P3MD – (Tenaga Ahli Pembangunan Manusia –TAPM-, Pendamping Desa –PD-, dan Pendamping Lokal Desa –PLD-), dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) sebagai perpanjang tangan TIK di Kecamatan yang mana tenaga-tenaganya berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) dalam menciptakan manfaat dari Dana Desa yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat Desa dalam pencapaian kemakmuran.  Mengembangkan segenap potensi yang dimiliki guna mendapatkan ide kreatif yang bermanfaat untuk dicontoh dan ditularkan kepada Desa lain dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.  Para komponen yang terlibat harus mampu meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat di Desa untuk berinovasi, dan juga para komponen yang terlibat harus mampu mengawal serta menghantar apa yang telah menjadi komitmen dari pelaksanaan Bursa Inovasi Desa nantinya ke dalam RKPDesa sebagai hasil dari Musdesa.

TIK bertugas : Melakukan sosialisasi PID di lingkungan kerjanya, Mendorong pertisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PID, Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelengaraan PID di wilayah kerjanya sesuai bidang kerja masing-masing, Memastikan pelaksanaan PID di wilayahnya berjalan baik, mendorong TPID dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) bekerja dengan baik dalam mencapai indikator keberhasilan,  dan Memfasilitasi penyelesaian penanganan pengaduan dan masalah program.

Pengelola Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) dengan tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan PPID, Mendorong TPID bekerja dengan baik, terutama dalam pengidentifikasian, pendokumentasian (capturing), hingga pertukaran kegiatan-kegiatan inovatif melalui Bursa Pertukaran Inovasi, Memvalidasi hasil capturing dari Kartu Inovasi Desaku (IDE) yang difasilitasi TPID untuk dipilih: 1) sebagai Menu Lokal, dan 2) diusulkan ke Nasional melalui Provinsi sebagai Menu Nasional, dan Menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didanai.

P2KTD dengan tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan peningkatan kapasitas teknis desa-desa di wilayah kerjanya, Menyelesaikan dan mengupdate Direktori P2KTD sesuai ketentuan, Merekomendasikan P2KTD yang cocok dalam memberikan peningkatan kapasitas teknis sesuai kebutuhan desa yang diajukan TPID, baik dalam rangka replikasi/adopsi kegiatan inovatif maupun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa regular, dan Melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan pelaksanaan kegiatan P2KTD, termasuk pelatihan.

Maksud dan tujuan Rakor adalah sosialisasi PID untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas Desa yang diorientasikan pencapaian target RPJMDesa melalui peningkatan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada Pengembangan Kewirausahaan, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan pemenuhan peningkatan Infrstruktur Perdesaan.

Rapat Koordinasi TIK dilaksanakan di Hotel Madina Sejahtera – Panyabungan dari tanggal   13 September 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019 dengan peserta P3MD meliputi TAPM,  PD, PLD, dan TPID (Siabu, Naga Juang, Panyabungan Utara, Bukit Malintang, Panyabungan Barat, Huta Bargot, Panyabungan Timur, Panyabungan, Panyabungan Selatan, Lembah Sorik Marapi, Puncak Sorik Marapi, Tambangan, Kotanopan dan Kecamatan Muara Sipongi).

Acara pembukaan dan penutupan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Mandailing Natal Bapak Alamulhaq Daulay, SH.  Sebagai Narasumber adalah : Koordinator Wilayah, TPP P3MD (TAPM : Sdr. Aswar, Kobol, Syahnan, Irwan, Wildan, dan Harun), Kadis PMD (Muhammad Ikbal, Psi.), dan Sekretaris DPMD (Hasan Asri Batubara, SE, M.Si.).  Sekdakab. Mandailing Natal Bapak Drs. Syahnan Batubara, MM.  menyempatkan diri hadir untuk menyampaikan motivasi-motivasinya dan juga harapan-harapannya dalam keberhasilan pemanfaatan Dana Desa melalui PID.

Agenda kerja berikutnya dari kegiatan PID Kab. Mandailing Natal adalah pelaksanaan Monitor dan Evaluasi TPID di setiap Kecamatan, Rakor PID Tk. Provsu, dan Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) di setiap Kecamatan yang kesemua agenda kerja ini selesai pada akhir minggu kedua bulan Oktober Tahun 2019.

 

 

By :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kab. Mandailing Natal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*