PERTEMUAN PERCEPATAN PENATAAN KEWENANGAN DESA BAGI KABUPATEN DAN DESA DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA – JAKARTA.

 

 

 

Jakarta, 16 Mei 2019.

 

Pembahasan Kewenangan Desa atas dasar Undangan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Surat Nomor 005/2989/BPD, tanggal 10 Mei 2019.  Rapat percepatan penyusunan Perbup./Perwal. dan Perdes. tentang Kewenangan Desa dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019.  Pembukaan diawali oleh MC. (Staf Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa), dan dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya.

Laporan Panitia disampaikan oleh Kasubdit Kewenangan Desa – Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Drs. Sautma Sihombing).

Beliau menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat percepatan penyusunan Perbup./Perwal. dan Perdes. tentang Kewenangan Desa adalah :

  • Bagaimana cara untuk melaksanakan percepatan penataan Kewenangan Desa agar tetap berjalan dengan tertib, tersusun dengan baik, dan mengikuti aturan.
  • Sebagai tindak lanjut sari MoU antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
  • Awal penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimulai dari Kewenangan Desa.
  • Peserta (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang hadir dari 27 Kab./Kota khusus Provinsi. Sumut yang diundang telah hadir sebanyak 18 Kab./Kota.
  • Peserta dari Kejaksaan Negeri lebih banyak sebagai perwakilan.
  • Sumut dari 33 Provinsi.sebagai pilot project atas metoda pelaksanaan percepatan penataan Kewenangan Desa ini.

Kata Sambutan dari Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Drs. Aferi Syamsidar, M.Si.).

Kegiatan yang sama untuk ke depan, Pemerintah Provinsi diikutkan.  Aparat sama-sama punya kerlibatan dan kewajiban dalam membina Desa.  Aparat mendorong penerbitan regulasi tentang Kewenangan Desa.  Kewenangan Desa merupakan dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kewenangan Desa terdiri dari Hak Asal-Usul Desa dan Kewenangan Berskala Lokal Desa.

Sampai saat ini, untuk Provinsi. Sumut bari 13 Kab./Kota yang sudah membuat Perbup./Perwal tentang Kewenangan Desa.  Provinsi. Sumut terdiri dari 5.404 Desa.  Provinsi. Terbanyak jumlah Desanya setelah Provinsi. Papua dan Provinsi. Aceh.

Pembuatan Kewenangan Desa harus bersandar pada Produk Hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (PP Nomor 47 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016), bukan pada Produk Hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Permendes PDTT).  Sebab Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Pembina Pemerintahan Indonesia.

Tentang Perbup./Perwal. Kewenangan Desa ini, ada di Kab./Kota belum tentu ada di Desa.  Tidak mungkin ada di Desa kalau tidak ada di Kab/.Kota.  Tidak ada di Kab./Kota sudah pasti tidak ada di Desa.

Proses penerbitan regulasi Kewenangan Desa ini dengan melibatkan Desa, Provinsi, dan Pusat.  Dalam pembuatannya harus diperhatikan ketidakadaan intervensi Kab./Kota, Provinsi., dan lainnya.  Yang tidak dibutuhkan jangan dijadikan hak.  Tidak bisa serta merta harus ada keterlibatan struktur Pemerintahan.  Harus terjadi hubungannya antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab./Kota untuk menghindari konsep yang dapat mengancam kedaulatan NKRI (Hak Asal-Usul Desa).

Bagaimana lahir kebijakan di Tingkat Kab./Kota, Provinsi., dan Pusat yang dilatari oleh Kewenangan yang dilakukan Desa.  Kewenangan belum clear bagaimana mungkin dapat dilaksanakan pembinaan.

Manfaat lain dengan adanya regulasi Kewenangan Desa adalah untuk menghindari terjadinya overlapp pembiayaan pembangunan, pemberdayaan, dan lain-lain.  Misalnya : Posyandu dibiayai Desa.  Jangan lagi dibiayai Kab./Kota, Provinsi., maupun Pusat.

Lainnya adalah : Jika ada pungutan di Desa, jika ada regulasinya maka baru dikatakan ada kewenangan atau ada hak.  Sebelum ada kewenangan atau hak, maka pungutan tadi disebut sebagai pungli.

Desa Mandiri adalah Desa yang dapat menjalankan atau membiayai Pemerintahan Desanya atas Pengasilan Desa misalnya dari PADesa.  Desa yang hanya mengandalkan pembiayaan dengan sumber dana dari Pemerintah disebut Desa yang masih mempunyai ketergantungan.

Tahun 2018 Sekretariat dari MoU antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.  Tahun 2019 ini Sekretariatnya di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Setelah terbitnya Perbup./Perwal. tentang Kewenagngan Desa dan Perdes. tentang Kewenangan Desa, maka dikonsultasikan ke Provinsi untuk verifikasi dan validitasi.  Kab./Kota bertugas untuk mengidentifikasikan sehingga terbit dengan Perbu./Perwal yang merupakan acuan untuk penerbitan Perdes tentang Kewenangan Desa.

Selanjutnya pemaparan oleh Kasubdit Kewenangan Desa – Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Drs. Sautma Sihombing).

Sebagai kesimpulan atas pelaksanaan rapat percepatan penyusunan Perbup./Perwal. dan Perdes. tentang Kewenangan Desa :

  1. Kewenangan Desa merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  2. Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Pasal 79 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  4. Pendapatan Desa (PADesa, Dana Transfer, Pendapatan lain-lain –hibah, sumbangan, dan pendapatan atau hasil kerjasama). Menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) sebagai salah satu evaluasi RAPBDesa.
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448).

Penataan Kewenangan Desa ada di Kemendagri, bukan di Kemendes.

Setelah Provinsi memverifikasi dan menvalidasi Kewenangan Desa yang telah diidentifikasi oleh Kab./Kota melalui Perdes masing-masing Desa maka Perbup./Perwal dan Perdes Kewenangan Desa disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (UU No. 43 Tahun 2014).  Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa regulasi Kewenangan Desa (Perdes., dan Perbup./Perwal.) satu-satunya regulasi yang sampai kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kewenangan Desa terdiri dari :

  1. Hak Asal-Usul.
  2. Lokal Berskala Desa.
  3. Kewenangan Penugasan.
  4. Kewenangan Lainnya yang Ditugaskan.

Kewenangan atas Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa harus diperbupkan/Perwalkan.

Tahun 2018 gambaran Kab./Kota yang sudah melapor akan menindaklanjuti regulasi Kewenangan Desa dalam bentuk Perbup./Perwal adalah sebanyak 150 Kab./Kota.  Saat ini Tahun 2019, dari 150 Kab./Kota yang akan menindaklanjuti, baru 70 Kab./Kota yang sudah menetapkan, berarti 80 Kab./Kota belum menetapkan.  Tujuh Puluh Kab./Kota yang sudah menetapkan, baru 10 Kab./Kota yang sudah mensosialisasikannya.

Tahun 2019 ditargetkan sebanyak 350 Kab./Kota sudah menetapkan serta mensosialisasikan Perbup./Perwal. Kewenangan Desa dengan perkiraan 25.000 sd. 30.000 Desa.

Jadi bagaimana solusi untuk percepatan penataan Kewenagan Desa ini.  Solusi yang dipandang tepat adalah dengan melakukan Bimbingan Teknis secara intensif bagi Aparatur Desa (Kepala Desa dan Ketua BPD), Kab./Kota (DPMD dan OPD yang berhubungan), dan Provinsi (DPMD dan yang berhubungan) dihadirkan bersama-sama dalam satu forum (Bimbingan Teknis) sekaligus sosialisasinya.  Bimtek ini diperkirakan selama 4 (empat) hari.

Bimtek tersebut bukan untuk peningkatan kapasitas aparatur akan tetapi untuk melahirkan kebijakan dan kepentingan dalam menjalankan Pemerintahan di Desa yaitu lahirnya Perbup./Perwal. yang selanjutnya melahirkan Perdes tentang Kewenangan Desa.  Bimtek Khusus sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/9956/SJ, Tanggal 15 Nopember 2018, Perihal Pengalokasian Anggaran untuk Percepatan Penataan Kewenangan Desa di Kabupaten dan Kota serta Desa.

 

 

 

by :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kabupaten Mandailing Natal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*