PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA BANTUAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI EMBUNG DESA SKALA KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA TAHUN 2019.

 

Bogor, 17 Juli 2019

 

Sebagai tindak lanjuti dari Pelaksanaan Identifikasi pada Calon Lokasi Bantuan Pembangunan Embung Desa Skala Kecil Desa Mompang Julu dan Muara Siambak Tahun Anggaran 2019 (http://dpmd.madina.go.id/pelaksanaan-identifikasi-pada-calon-lokasi-bantuan-pembangunan-embung-desa-skala-kecil-desa-mompang-julu-dan-muara-siambak-tahun-anggaran-2019/), Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI menerbitkan Surat Nomor 346/PMD.03.03/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, Perihal : Undangan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019.  Selanjutnya Surat a.n. Bupati Mandailing Natal, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nomor 094/0835/SPT/2019, tanggal 11 Juli 2019, Perihal Surat Perintah Tugas untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019.  Ini merupakan signal bahwa Penyampaian Usulan Pembangunan Embung Desa Nomor 414.1/1270/DPMD/2019, tanggal 29 April 2019 segera direalisasikan.

Bertempat di Green Peak Hotel & Convention Jl. Jajang Surjai No. 27 Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, tanggal 16 Juli 2019 merupakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Kab. Mandailing Natal dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

PEMBANGUNAN SARANA MAUPUN PRASARANA DESA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tujuan Pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  Oleh karena itu, pembangunan sarana maupun prasarana Desa dijadikan sebagai landasan dan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat Desa yang dapat berdampak secara Nasional.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. (Kemendes PDTT-RI.) melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjend. PPMD) telah menetapkan Visi Desa Membangun Indonesia melalui arah kebijakan strategis Jaring Komunitas Wira Desa, Lumbung Ekonomi Desa, dan Lingkar Budaya Desa.

Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subjek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.

Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.

Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma, dan semangat Pancasila.

Kemendes PDTT-RI. melalui Ditjend. PPMD mengaktualkan implementasi Pilar Lumbung Ekonomi Desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Desa melalui fasilitasi pembangunan dan pengembangan Embung Desa sebagai upaya meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produkdi pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan Nasional.

Embung Desa adalah teknologi tradisional sederhana yang sudah dikembangkan petani sejak lama dalam rangka penyediaan air pertanian terutama pada kawasan-kawasan non irigasi teknis.

Atas dasar pertimbangan inilah Kemendes PDTT-RI. melalui Ditjend. PPMD, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (Ditjend. PSPD) memprogramkan kegiatan pembangunan dan pengembangan Embung Desa.

Program ini merupakan fasilitasi dalam bentuk koordinasi, sosialisasi dan pilot projek pembangunan Embung di Desa, yang dalam pelaksanaannya menggunakan metode swakelola padat karya tunai.  Selain itu program ini dilakukan dengan beberapa kebijakan, antara lain :

  1. Sebagai dukungan atas upaya pemenuhan kebutuhan Desa akan pembangunan Embung yang tidak dapat dipenuhi dalam implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Penyediaan Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya dengan menggunakan Dana Desa.
  2. Fasilitasi bantuan Pemerintah dalam kunjungan kerja Menteri Desa, DPTT RI. Ke Desa-Desa, dan
  3. Mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan stunting di Desa-Desa prioritas, dan kegiatan prioritas lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2019 Kemendes PDTT-RI. Ditjend. PPMD, memfasilitasi pemberian bantuan pembangunan Embung Desa dengan dua pendekatan sebagai upaya untuk mendapatkan model pembangunan Embung untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air pertanian, sekaligus pemanfaatan serta pengelolaan fungsi sosial ekonomi masyarakat lainnya guna mempercepat kemandirian Desa.

Tujuan Kegiatan Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya adalah :

  1. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air di tingkat usaha tani sebagai suplesi irigasi tanaman pangan dan holtikultura, sehingga dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 1 kali menjadi 2 kali dan dari 2 kali menjadi 3 kali.
  2. Selain tujuan utama di atas, dimungkinkan juga untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat Desa melalui budidaya perikanan air tawar, konservasi lahan dan sarana Wisata Desa.
  3. Mendukung pencapaian target terwujudnya 5.000 Desa berkembang dan 2.000 Desa Mandiri.

Sasaran Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya adalah :

  1. Tersedianya sumber air di tingkat usaha tani sebagai suplesi irigasi tanaman pangan dan holtikultura, sehingga dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) menjadi lebih dari satu kali musim tanam setahun.
  2. Tersedianya sarana budidaya perikanan air tawar, konservasi lahan, sarana Wisata Desa dan Olahraga Desa.
  3. Terwujudnya kesepahaman para pemangku kepentingan di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Tingkat Desa dalam pelaksanaan program.

Embung Desa Skala Kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan.  Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya ini dapat dibuat dari bahan beton, pasangan batu, tanah yang diperkeras, lembaran terpal dan atau geomembran.

Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa dam parot dan long strorage.

Dam parit adalah bangunan yang umumnya terbuat dari beton yang berfungsi untuk menahan sebagian aliran air sungai/parit untuk dibelokan ke lahan pertanian sebagai air irigasi.

Long storage adalah bangunan penampung air yang umumnya dibuat sepanjang saluran pembuangan (drainase)/sungai untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai air irigasi di musim kemarau.

Padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga mesin.  Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga-keluarga miskin atau kurang mampu/masyarakat sekitar yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap.

Padat karya tunai merupakan kegiatan padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dikelola dengan swadaya, dikerjakan secara padat karya sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dan upah, agar daya beli masyarakat menguat.

Kegiatan sebelum dimulainya acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019, panitia menyampaikan bahwa Embung Desa ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orang banyak dan sampai anak cucu, ada anak sungainya.  Dalam pengerjaannya, diharapkan mengikuti Buku Petunjuk Teknis Operasional.  Apabila dalam pelaksanaannya terjadi force majeur sebagai akibat dari perobahan iklim maka minta surat keterangan dari BMKG.  Agar operasional Embung Desa ini dibebankan kepada Dana Desa (DD), maka setelah selesai pengerjaan, dibuat surat hibahnya dimana penghibahannya kepada Desa.

Pada acara pembukaan, kegiatan dihadiri oleh:  Dirjend. PPMD Bapak Taufiq Madjid, S. Sos., M.Si., Sisditjend. PPMD Ibu Ir. Rosyidah Rachmawaty, MM., dan Dir. PSPD Bapak Drs. H. Mukhlis, M.Si.

Susunan cara dimulai dengan Pembukaan oleh Protokol, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Do’a, Laporan Panitia (oleh Dir. PSPD Bapak Drs. H. Mukhlis, M.Si.), Arahan dan Bimbingan sekaligus Membuka Acara Secara Resmi (oleh Dirjend. PPMD Bapak Taufiq Madjid, S. Sos., M.Si.,).

Dalam laporannya, Panitia menyampaikan bahwa kegiatan yang sedang dilaksanakan ini merupakan lanjutan dari penandatanganan 50 lokus (50 Desa) sebelumnya (Tahap I Tahun 2019).  Pada Tahap II ini bahwa Desa yang mendapatkan Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya adalah sebanyak 40 Desa seluruh Indonesia.

Laporan selanjutnya disampaikan bahwa target 33.000 Embung Skala Desa sampai dengan Tahun 2019 ini belum tercapai.  Tipologi Indonesia secara umum sebesar 82% adalah pertanian yang memerlukan air.

Lebih lanjut, Dirjend. PPMD Bapak Taufiq Madjid, S. Sos., M.Si., dalam sambutannya juga sekaligus membuka acara secara resmi menyampaikan bahwa agenda Presiden RI. Bapak Joko Widodo 5 tahun ke depan adalah : Infrastruktur, termasuk masalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan bila dikaitkan dengan Kemendes PDTT-RI. Termasuk pembangunan tambak-tambak perikanan, Desa Wisata.  Desa Wisata merupakan benteng NKRI.

Agenda berikutnya adalah Sumber Daya Manusia. Kemudian Investasi.  Perkembangan terakhir menurut data survey bahwa angka kemiskinan lebih cepat (sebanyak 2 kali) menurun daripada di Kota.  Untuk itu dalam mempercepat penekanan angka kemiskinan secara signifikan di Desa, diharapkan agar Kepala Desa dalam hal mengurus sesuatu khusnya administrasi agar jangan diperlambat.

Selanjutnya agenda Reformasi Birokrasi, yaitu peningkatan masalah monitoring dan evaluasi (kualiti kontrol).  Terakhir agenda tentang Penyusunan Aanggaran (APBN-APBD).

Syarat dalam pencapaian semua agenda tersebut di atas menurut Dirjend. PPMD Bapak Taufiq Madjid, S. Sos., M.Si. hanya keteguhan dan kekohohan persatuan dan kesatuan serta kebhinnekaan dalam merawat kemajemukan.

Sebagai penguatan terhadap acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019, dilakukan pembelajaran tentang Pajak atas Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pancoran, yaitu Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Pajak Bapak Haryo Parwantoro, dan Dodi Setia Pramana, dan yang bertindak sebagai Moderator adalah Bapak Safe Sirait dari Kemendes PDTT-RI. Ditjend. PPMD.

Bapak Haryo Purwantoro menyampaikan bahwa orang bijak adalah orang yang taat membayar pajak.

Yang berperan aktif dalam menagih dan membayar pajak adalah Bendahara.  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Kepala Desa jangan lupa mengingatkan Bendahara dalam melaksanakan tugas ini.  Bendahara Pengeluaran adalah Wakil dari Menteri Keuangan untuk menjaga maupun mengamankan uang negara terutama tentang kewajiban pajak.

Pajak pada pokok permasalahan ini terdiri dari 2, yaitu PPn (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Pertambahan Penghasilan, meliputi PPh21, PPh22, PPh23, dan PPh4(2).  Kesemua jenis pajak ini dengan syarat-syarat dan kriterianya masing-masing.  Beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan apakah rekanan mempunyai NPWP atau tidak, karena beda besaran dalam pembayaran.  Kemudian masalah Surat Keterangan Bebas pajak.

Bapak Dodi Setia Pramana dalam paparannya menyampaikan, bahwa kewajiban person/individu adalah Lapor Pajak jika ada atau tidak ada penghasilan, dan membayar pajak apabila ada penghasilan.

Apabila ada hal-hal yang perlu penjelasan tentang pajak ini, silahkan menghubungi Saya melalui WA di nomor +62819231977.  Saat ini telah tersedia aplikasi berbasis Android tentang pajak (eJaran).

TESTIMONI KADES CISANTANA SEPUTAR KEBERHASILAN DESANYA DALAM EMBUNG DESA YANG DIPADUKAN DENGAN DESA WISATA DAN DIDAMPINGI DPMD KAB. KUNINGAN PROV. JAWA BARAT.

Motto : Berjayalah tapi jangan meminta jasa.

Sebagai Embung Desa, bahwa kesadaran sangat luar biasa di Desa kami ini, terutama dalam penyerahan secara hibah tanah dan pengelolaan.  Waktu pengerjaannya setelah mendapat bantuan intensif dengan prinsip mengejar target harus sampai pada tahun berjalan.

Dulunya, lokasi ini sebagai tangkahan pengambilan pasir dan krekil oleh masyarakat untuk keuntungan pribadi.  Dengan pemikiran selain untuk pencarian Kas Desa lama-lama lokasi ini menjadi rusak yang akan berakibat fatal bagi warga, dapat menimbulkan bencana.

SESI PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS).

Sebelum Penadatanganan PKS, berkas-berkas mulai dari berkas proposal yang ditandatangani Bupati/Walikota sampai dengan Surat Kuasa diperiksa dengan teliti oleh Tim Kemendes PDTT-RI.  Setelah selesai diperiksa, kemudian Kepala Desa dan Kepala Dinas PMD menandatangani keseluruhan lembar PKS sesuai dengan permasalahannya.

Kegiatan terakir adalah Closing Ceremony.  Acara ini dipandu oleh Ibu Rini, Kasubdit Sarana Prasarana Desa, Kasubbdit Sarpras Kemendes PDTT-RI.

Disampaikan, bahwa dari 30 PKS yang masuk, sebanyak 29 PKS dapat diproses.  Semua PKS terproses paling lama 2 minggu dana masuk rekening desa.

Lima PKS dari 29 PKS yang dapat diproses setelah memenuhi apa yang telah disyaratkan paling lambat tanggal 23 Juli 2019.  Tiga PKS tidak dapat dicairkan karena belum ditandatangani oleh Dinas PMD dan PPK.

PKS tidak diperkenankan ditandatangani oleh staf DPMD.  Mohon maaf tidak bias disanggupi karena Kemendes PDTT-RI. ingin membangun sinergitas dengan Dinas PMD.

PKS yang belum ditandatangani oleh Dinas PMD, ditandatangani dulu kemudian diantar ke Kemendes PDTT-RI.

Langkah-langkah setelah PKS.

Agar Kabupaten/Kota segera menerbitkan SK Tim Pengendali merujuk kepada Buku Petunjuk Teknis Operasional yang diterbitkan oleh Kemendes PDTT-RI. Terhitung mulai tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan selesai.  Masa pengerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari (4 bulan).  Tahap I berakhir 12 Nopember 2019.  Juga dalam pelaksanaannya agar memperhatikan :

  1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK/05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara, dan
  2. Nomor 172/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai.

Tidak alasan menunda-nunda kegiatan.  Tanggal bayar kwitansi setelah biaya masuk rekening.  RAB yang telah dibuat Tim Ahli Kemendes PDTT-RI. berdasarkan gambar yang diajukan.

 

Usai acara di Bogor, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal bersama Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa – Tenaga Ahli Infrastruktur Desa Bapak Irwansyah (red: Brekele) menyempatkan diri berkunjung ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yaitu Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan menindaklanjuti rencana Audiensi Bapak Bupati Mandailing Natal dengan Bapak Menteri Desa PDTT-RI Bapak Eko Putro Sandjojo.  Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

 

By :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mandailing Natal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*