PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL BEKERJASAMA DENGAN KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL MELAKSANAKAN PENCANANGAN DAN SOSIALISASI PROGRAM JAKSA GARDA DESA TENTANG PENDISTRIBUSIAN, PEMANFAATAN, DAN PENGAWALAN DANA DESA TAHUN 2019.

 

 

Panyabungan, 13 April 2019.

 

Sosialisasi Program JAKSA GARDA DESA (JGD) Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dengan Kepala Desa se-Kabupaten Mandailing Natal menyikapi Pendistribusian, Pemanfaatan, dan Pengawalan Dana Desa (DD) sebagai bagian dari Pemberdayaan Masyarakat Desa.  Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 April 2019 pukul 09.00 sd. selesai bertempat di Lapangan Futsal Abara Hotel Panyabungan, dihadiri oleh Wakil Bupati Mandailing Natal Bapak H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution, Kepala Kejaksanaan Negeri Mandailing Natal Bapak Taupiq Djalal, SH., MH., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bapak Muhammad Ikbal, S. Psi., Kasi Intel Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Bapak Aditya Tarigan, SH. (Panitia Pelaksana), Camat se-Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Desa se-Kabupaten Mandailing Natal, Tenaga Ahli Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-P3MD) Kabupaten Mandailing Natal, Staf dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal, serta Staf dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.

Panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini merupakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan dalam mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya Pemerintahan dan Pembangunan dengan mengedepankan Pencegahan/Preventif dengan cara memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Dasar pelaksanaan kegiatan adalah : Salah satu Tupoksi Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor : 006/A/JA/07/2017).  Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, tanggal 15 Maret 2018.  Surat Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: R-1259/D/Ds/12/2018, Perihal : Pengamanan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Nasional (Segera lakukan pengawalan terhadap pendistribusian dan pemanfaatan dana desa agar berjalan tepat sasaran dalam rangka mendukung Program Pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Dalam Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya dalam hal pengawasan DD berbagai pihak Pemerintahan, yaitu Kemendagri, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Kemendes RI (Satgas DD) telah melakukan kerjasama.  Kesemua ini dimaksudkan untuk menaikkan tingkat perkembangan desa dari sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, menjadi mandiri.

Selanjutnya Wakil Bupati Mandailing Natal dalam sambutannya menyampaikan bahwa beberapa potensi penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD, yaitu mulai dari markup, pembangunan/pengadaan tidak sesuai spesifikasi, penggelapan honor Aparat Desa, penggunaan ADD dan DD untuk kepentingan sendiri, sampai pada kerjasama dengan pekerja untuk mengurangi volume pekerjaan.  Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada maka disebut dengan KORUPSI dan niat jahat untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga disebut dengan KORUPSI.

Diingatkan kembali oleh Wakil Bupati Mandailing Natal bahwa berbicara tentang ADD dan DD tentulah pendanaan dengan niatan mulia untuk membangun Desa dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa. Hal ini oleh Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla dituangkan dalam Nawacita, yaitu “MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN”.

Pengucuran DD adalah bagian dari kepedulian Pemerintah Pusat terhadap kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  Mari kita memperbaiki niat. Bangun, sejahterakan, dan makmurkan desa masing-masing.  Hindari perbuatan melawan hukum, taati peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayomi masyarakat, bina hubungan yang baik antar sesama Aparatur Pemerintahan Desa, jaga sikap dan perilaku, jadilah sebagai ayah bagi warganya masing-masing.

ADD dan DD adalah dari, oleh, dan untuk rakyat.  Jadi, pergunakan dengan sebaik-baiknya.  Saat ini saudara dipercaya oleh masyarakat untuk membawa Desa saudara ke kesejahteraan.  Ikuti aturan, sesuaikan dengan RPJMDes, mulai dengan Musdes, RKPDes, tuangkan dalam APBDes, dan mintai evaluasi kecamatan serta berdayakan semua Aparat Desa.

Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dari paparannya menyimpulkan agar Kepala Desa tidak lagi ada keragu-raguan untuk melaksanakan pembangunan di Desanya masing-masing karena kekhawatiran, khawatir dilakukan penyidikan/upaya reprensif dari aparat penegak hukum.  Tidak ada keraguan untuk berkoordinasi kepada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal agar pengelolaan Dana Desa dapat Taat Asas dan Taat Hukum, serta melanjutkan Pembangunan Pemerintahan Desa di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 dengan Konsisten, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Mutu.

Pada acara JGD ini secara simbolis dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Kerjasama (Memory of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dengan Pemerintah Desa se-Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pencanangan Jaksa Garda Desa sebagai wujud nyata Jaksa dan Kepala Desa membangun Desa di Kabupaten Mandailing Natal untuk lebih efisien, efektif, dan terpadu serta berkelanjutan.  Kepala Desa sebagai perwakilan dalam penandatanganan ini adalah: Saifullah Rangkuti (Kepala Desa Perkebunan Simpanggambir – Kec. Lingga Bayu), Kholdun Hapis (Kepala Desa Hayu Raja, Kec. Panyabungan Selatan), dan Muhsin Azis (Kepala Desa Simaninggir, Kec. Siabu).

 

By : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*