Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Desa memiliki otonomi.

Artinya bahwa dengan Otonomi Desa ini, Desa mempunyai kesempatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya sendiri, dengan demikian Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah.  Desa mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Beberapa kewenangan desa adalah sebagai berikut:

(a). menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa,

(b). menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat,

(c). menyelenggarakan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota,

(d). menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Memperkuat Desa tidak dapat ditunda dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Pemberdayaan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perkembangan pembangunan masyarakat perdesaan tidak hanya semata-mata pada sektor pertanian, distribusi barang dan jasa tetapi lebih kepada spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan segenap anggota masyarakat sehingga mereka lebih bisa mandiri, percaya diri, tidak bergantung, dan terlepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.

Pembangunan juga perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sehingga dapat tercapai tujuan dari ruang lingkup pembangunan perdesaan yang sangat luas.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan perdesaan antara lain akan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa, guna mewujudkan desa-desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi yang memadai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa termasuk pada Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.  Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu, pembangunan desa adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara. Ruang lingkup pembangunan pedesaan sebenarnya sangat luas, implikasi sosial dan politiknya pun juga tidak sederhana.

Makna pembangunan masyarakat desa melalui pemberdayaan adalah bagaimana membangun kelembagaan sosial ekonomi yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat lapangan kerja dan pendapatan yang layak, martabat dan eksistensi pribadi, kebebasan menyampaikan pendapat, berkelompok dan berorganisasi, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.  Menurut Koentjaraningrat lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama.

Meningkatnya aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam mengharuskan adanya suatu fungsi dari lembaga sosial yang mengatur aktivitas tersebut.  Tanpa ada aturan yang jelas, aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat berakibat buruk bagi alam dan bagi manusia itu sendiri.  Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam berfungsi mengontrol kegiatan atau aktivitas manusia.

Korten  (Fajar, 2010) mengatakan bahwa  pembangunan  adalah  proses  dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusi mereka untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.  Konteks penguatan kelembagaan, diperlukan perubahan structural terhadap kelembagaan local menuju peningkatan taraf hidup, produktifitas, kreatifitas, pengetahuan dan keterampilan maupun kapasitas kelembagaan agar senantiasa survival dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang melingkupinya.  Transformasi yang demikian, sedapat mungkin dilakukan secara mandiri dan atas kebutuhan masyarakat sendiri. Kalaupun ada intervensi dari pihak lain hanya bersifat memfasilitasi.

Tentang Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat, tonggak utama keberhasilan semua program, maka Desa harus diperkuat dan tidak dapat ditunda dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.  Hal ini merupakan cita-cita yang diwujudkan dalam visi-misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dikenal dengan NAWACITA, salah satunya adalah bahwa membangun Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.