Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Desa memiliki otonomi.

Artinya bahwa dengan Otonomi Desa ini, Desa mempunyai kesempatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya sendiri, dengan demikian Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah.  Desa mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Beberapa kewenangan desa adalah sebagai berikut:

(a). menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa,

(b). menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat,

(c). menyelenggarakan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota,

(d). menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Memperkuat Desa tidak dapat ditunda dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Pemberdayaan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perkembangan pembangunan masyarakat perdesaan tidak hanya semata-mata pada sektor pertanian, distribusi barang dan jasa tetapi lebih kepada spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan segenap anggota masyarakat sehingga mereka lebih bisa mandiri, percaya diri, tidak bergantung, dan terlepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.

Pembangunan juga perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sehingga dapat tercapai tujuan dari ruang lingkup pembangunan perdesaan yang sangat luas.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan perdesaan antara lain akan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa, guna mewujudkan desa-desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi yang memadai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa termasuk pada Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.  Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu, pembangunan desa adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara. Ruang lingkup pembangunan pedesaan sebenarnya sangat luas, implikasi sosial dan politiknya pun juga tidak sederhana.

Makna pembangunan masyarakat desa melalui pemberdayaan adalah bagaimana membangun kelembagaan sosial ekonomi yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat lapangan kerja dan pendapatan yang layak, martabat dan eksistensi pribadi, kebebasan menyampaikan pendapat, berkelompok dan berorganisasi, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.  Menurut Koentjaraningrat lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama.

Meningkatnya aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam mengharuskan adanya suatu fungsi dari lembaga sosial yang mengatur aktivitas tersebut.  Tanpa ada aturan yang jelas, aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat berakibat buruk bagi alam dan bagi manusia itu sendiri.  Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam berfungsi mengontrol kegiatan atau aktivitas manusia.

Korten  (Fajar, 2010) mengatakan bahwa  pembangunan  adalah  proses  dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusi mereka untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.  Konteks penguatan kelembagaan, diperlukan perubahan structural terhadap kelembagaan local menuju peningkatan taraf hidup, produktifitas, kreatifitas, pengetahuan dan keterampilan maupun kapasitas kelembagaan agar senantiasa survival dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang melingkupinya.  Transformasi yang demikian, sedapat mungkin dilakukan secara mandiri dan atas kebutuhan masyarakat sendiri. Kalaupun ada intervensi dari pihak lain hanya bersifat memfasilitasi.

Tentang Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat, tonggak utama keberhasilan semua program, maka Desa harus diperkuat dan tidak dapat ditunda dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.  Hal ini merupakan cita-cita yang diwujudkan dalam visi-misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dikenal dengan NAWACITA, salah satunya adalah bahwa membangun Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN MANDAILING NATAL.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara.  Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan.  Pada tahun 1992, Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I Sumatera Utara memutuskan pemekaran wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara.  Prioritas utama pemekaran wilayah itu adalah pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Mandailing Natal.  Pada tanggal                   23 November 1998, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); dan secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Maret 1999.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tersebut, Kabupaten Mandailing Natal yang dikenal dengan sebutan MADINA terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, yaitu : Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Batahan, Kecamatan Natal, dan Kecamatan Muara Batang Gadis.

Seiring dengan subtansi Pemekaran Daerah dan subtansi dari Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang masyarakat dan desa sejak berdirinya Kabupaten Mandailing Natal sampai saat ini dengan nomenklatur sesuai kebutuhan, tuntutan perkembangan, dan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

  1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 10 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mandailing Natal).  Perda sudah dicabut.

  1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2003.

  1. Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

  1. Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

  1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Seiring dengan pembentukan baru Perangkat Daerah tersebut di atas, dalam rangka perbaikan dan untuk mengikuti perkembangan sistem pemerintahan, maka Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam menjalankan urusan pemerintahan desa, dilakukan pemekaran-pemekaran.

  1. Kecamatan.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Bukit Malintang, Panyabungan Utara, Panyabungan Timur, Panyabungan Selatan, Panyabungan Barat, Lembah Sorik Marapi, Ulu Pungkut, dan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.
  3. Kecamatan Bukit Malintang merupakan pemekaran dari Kecamatan Siabu;
  4. Kecamatan Panyabungan Utara merupakan pemekaran dari Kecamatan Panyabungan;
  5. Kecamatan Panyabungan Selatan merupakan pemekaran dari Kecamatan Panyabungan;
  6. Kecamatan Panyabungan Timur merupakan pemekaran dari Kecamatan Panyabungan;
  7. Kecamatan Panyabungan Barat merupakan pemekaran dari Kecamatan Panyabungan;
  8. Kecamatan Tambangan merupakan pemekaran dari Kecamatan Kotanopan;
  9. Kecamatan Lembah Sorik Marapi merupakan pemekaran dari Kecamatan Kotanopan;
  10. Kecamatan Ulu Pungkut merupakan pemekaran dari Kecamatan Kotanopan;
  11. Kecamatan Lingga Bayu merupakan pemekaran dari Kecamatan Batang Natal.

Sampai dengan Tahun 2002 Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 17 Kecamatan dengan kecamatan induk.

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Pakantan, dan Kecamatan Sinunukan.
    1. Kecamatan Ranto Baek merupakan pemekaran dari Kecamatan Lingga Bayu;
    2. Kecamatan Huta Bargot merupakan pemekaran dari Kecamatan Panyabungan Utara;
    3. Kecamatan Puncak Sorik Marapi merupakan pemekaran dari Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
    4. Kecamatan Pakantan merupakan pemekaran dari Kecamatan Muara Sipongi; dan
    5. Kecamatan Sinunukan merupakan pemekaran dari Kecamatan Batahan.

Sampai dengan Tahun 2002 terdiri dari 22 Kecamatan dengan kecamatan induk.

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 43 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Naga Juang di Kabupaten Mandailing Natal.

Kecamatan Naga Juang yang terdiri dari Desa Tambiski, Tarutung Panjang, Humbang I, Sayur Matua, Banua Rakyat, Banua Simanosor, dan Tambiski Nauli merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bukit Malintang.

Sampai dengan Tahun 2007 terdiri dari 23 Kecamatan dengan kecamatan induk.

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Mandailing Natal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
  3. Desa/Kelurahan.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kelurahan.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemekaran Desa di Kabupaten Mandailing Natal.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pemecahan Desa di Kabupaten Mandailing Natal.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pemecahan Desa di Kabupaten Mandailing Natal.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa, Perubahan Nama Desa dan Penghapusan Kelurahan di Kecamatan Batahan, Natal, Sinunukan, Ranto Baek, Lingga Bayu dan Muara Batang Gadis.
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Hasil Pemekaran Desa dan Penghapusan Kelurahan di Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tersebut, maka Kabupaten Mandailing Natal sampai dengan saat ini terdiri dari 23 kecamatan, 27 Kelurahan dan 377 desa.  Penjelasan lebih rinci tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagaimana tertuang dan tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

Kabupaten Mandailing Natal dengan ibukota Panyabungan ini memiliki luas wilayah ± 6.620,70 Km² (662.069,99 Ha, luas berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2014) atau setara dengan 9,24% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Muara Batang Gadis memiliki wilayah yang paling luas yakni 143.502,00 Ha (21,67%), sedangkan Kecamatan Lembah Sorik Marapi memiliki wilayah yang paling kecil yakni 3.472,57 Ha (0,52%).

Posisi Astronomis Kabupaten Mandailing Natal dalam konstelasi regional terletak pada lokasi geografis antara 0°10′ – 1°50′ Lintang Utara dan 98°50′ – 100°10′ Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 1.315 meter diatas permukaan laut, yang merupakan daerah Kabupaten paling selatan dari wilayah Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Samudra Indonesia.

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari gugusan pegunungan dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Barisan di beberapa kecamatan, juga daerah pesisir pantai di Kecamatan Batahan, Kecamatan Natal, dan Kecamatan Muara Batang Gadis. Daerah Kabupaten Mandailing Natal dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : Dataran rendah merupakan daerah pesisir dengan kemiringan 00 – 20 seluas 160.500 Ha (24,24%.  Dataran landai dengan kemiringan 20 – 150 seluas 36.385 Ha (5,49%.  Dataran tinggi dengan kemiringan 150 – 400. Dimana dataran tinggi ini terdiri dari : daerah perbukitan dengan kemiringan 150 – 20seluas 112.000 Ha (16,91%), dan daerah pegunungan dengan kemiringan 200 – 40seluas 353.185 Ha (53,34%).

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan  Kabupaten Padang Lawas.  Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.  Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Seiring dengan amanah Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah membentuk Perangat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar, yaitu urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan tidak berkaitan dengan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Ketentuan mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian.  Atas dasar ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam rangka menyikapi dan menindaklanjuti amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 48).