KUNJUNGAN TUGAS KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANGSIDEMPUAN KE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL

Panyabungan, 28 Agustus 2018.

 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Padangsidempuan yang diwakili oleh Bapak Oviar Candra Bumi (Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV), Bapak Arie Prasetyo (Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan), Bapak Andrian Mahruzi (Account Representative Seksi Waskon IV), dan Bapak Rifqi Chadlirin (Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan) melakukan kunjungan tugas ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mandailing Natal pada hari Selasa, 28 Agustus 2018 dengan Surat Perintah Tugas Nomor  ST-795/WPJ.26/ KP.0501/2018.

Kunjungan tugas ini terkait dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) atas kegiatan pembangunan desa, yaitu kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawab Bendahara Desa khususnya mengenai PPN, PPh21, PPh22, PPh23, PPh25 dan lain sebagainya yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat, pada prakteknya belum optimal dalam pemungutan dan penyetoran oleh Bendahara Desa.  Kelalaian tidak dipungut, kelalaian tidak disetor, kesengajaan tidak dipungut, dan atau kesengajaan tidak disetor.  Beranjak dari keadaan ini, muncul wacana dalam rangka penggalian pajak, yaitu pemotongan di depan ketika ADD/DD cair.

Sebagai jawaban Kadis PMD tentang wacana ini.  Kalau ADD/DD cair, masalah pajak ditarik di depan, nilai pajaknya bisa tidak sesuai dari perhitungan pajak yang semestinya, yaitu nilai per transaksi atau nilai per kegiatan, akan tetapi kalau ada aturan regulasinya bisa dilaksanakan.

Lebih lanjut disampaikan Kadis PMD, bahwa banyak Aparat Desa maupun Bendahara Desa yang tidak mengerti perpajakan.  Pembayaran pajak tidak didukung dan dibuktikan dengan validasi bank.  Untuk keadaan ini, Tim fasilitasi ADD/DD Pemkab. Mandailing Natal dalam waktu dekat ini akan turun ke lapangan guna menggali informasi pajak sejak ADD/DD digulirkan.

Menurut Tim KPP Pratama Padangsidempuan bahwa sebesar 6% diperkirakan dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), yaitu kira-kira Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta Rupiah) kotor dari masing-masing desa.  Perhitungan secara rinci dan detil KPP Pratama Padangsidempuan memerlukan data kegiatan penggunaan dana desa, agar bisa dihitung lebih akurat.

Harapan Tim bahwa sebelum ADD/DD Tahap III cair agar pajak-pajak tahap sebelumnya diselesaikan terlebih dahulu.  Kadis PMD menyampaikan bahwa akan diajukan ke pimpinan konsep surat edaran untuk ditandatangani yang akan diedarkan kepada pengguna ADD/DD, dimana isinya berupa permintaan dokumen per transaksi sejak ADD/DD digulirkan.

Menurut Kadis PMD bahwa sosialisasi mengenai pajak dari ADD/DD hendaknya dilakukan kembali oleh KPP Pratama Padangsidempuan dan memfasilitasinya kepada 377 Bendahara Desa.  Bendahara Desa telebih dahulu ditraining mengenai perpajakan kemudian diberi sertifikat telah mengikuti pelatihan.

 

By :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mandailing Natal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*