JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL

 

 

KEPUTUSAN BUPATI.

2018

  1. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 430/0873/K/2018 tentang Kelompok Kerja Penguatan Organisasi Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Mandailing Natal

2019

  1. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 188.140/0223/K/2019 tentang Tingkat Perkembangan Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019.

 

PERATURAN BUPATI.

2016

  1. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 48 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2018

  1. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2018 tentang Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini.
  2. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Satu Desa Satu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
  3. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penguatan Adat Budaya Mandailing Natal.
  4. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa.
  5. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kades.

2019

  1. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  2. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA. 2019.
  3. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
  4. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa TA. 2019.
  5. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  6. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
  7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan  Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mandailing Natal TA. 2019.
  8. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
  9. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
  10. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2019.
 

PERATURAN DAERAH.

  1. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

 

PERATURAN GUBERNUR.

  1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2012 tentang e-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
  2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Sumatera Utara.

 

SURAT EDARAN.

  1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat eMail Resmi Pemerintah pada Instansi Pemerintah.
  2. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indoensia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI.

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keu Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa -DIRUBAH 65/2017-.
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa -DICABUT 20/2018
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa -DIRUBAH 66/2017
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa -DIRUBAH 67/2017
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 2014 Pemilihan Kepala Desa.
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Thn 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

 

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

  1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
  2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tengan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
  3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

  1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indoensia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.
  2. Peraturan Menteri Komunukasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
  3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informartika di Kabupaten/Kota.
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

 

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

  1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah.
  2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumentasi Elektronik.

 

INSTRUKSI PRESIDEN.

  1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.

 

KEPUTUSAN PRESIDEN.

 

PERATURAN PRESIDEN.

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor  15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tetang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

 

PERATURAN PEMERINTAH.

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan.
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

 

UNDANG-UNDANG.

  1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan.
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.
  14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*