BALITBANG PEMPROVSU. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN JADIKAN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL SEBAGAI SALAH SATU KANCAH PENELITIAN MENGENAI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI SUMATERA UTARA.

Panyabungan, 27 Oktober 2018.

 

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagai sampel penelitiannya mengenai kajian peraturan perundang-undangan Pemerintahan Desa.  Adapun judul penelitiannya adalah Sinergitas Kepala Desa dan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Sumatera Utara.

Pengumpulan data dimulai dari tanggal 22 sd. 27 Oktober 2018, dan langsung ke lapangan dengan metode wawancara kepada Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  Kades dan BPD diwawancarai para peneliti (Staf Balitbang Provsu dan Tenaga Ahli Profesional dari Akademik).

Para peneliti ini di dampingi staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal, Sdr. Anjur Brutu dan Sdr. Zamruddin Rangkuti.  Kecamatan yang dikunjungi : 1). Kecamatan Panyabungan (direncanakan Desa Gunungtua Jae, dan Desa Darussalam), 2). Kecamatan Siabu (direncanakan Desa Lumban Dolok, dan Desa Pintu Padang Jae), 3). Kecamatan Ulu Pungkut (direncanakan Desa Simpang Duhu Lombang, dan Desa Muara Saladi).

Satu Desa permintaan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Kabupaten Mandailing Natal, Muhammad Ikbal, S. Psi. yang diistilahkannya sebagai bonus sampel adalah Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat.  Akan tetapi keinginan ini tidak terealisasi di lapangan, barangkali keengganan subjek penelitian.

Penentuan subjek penelitian atas kriteria yang disampaikan oleh Balitang Provsu. (oleh Penanggung Jawab Bapak Erwinsyah, SH., MH.) yaitu ketidakserasian antara Kades dengan BPD.  Atas kriteria ini, Kadis PMD memilih Desa yang disebutkan di atas.

Kadis PMD bermohon kiranya Dinas PMD dapat diundang dalam presentasi pendahuluan terhadap hasil penelitian ini serta dapat disampaikan hasil penelitian finalnya ke Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagai referensi dalam pembuatan regulasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten Mandailing Natal terutama masalah hubungan timbal balik antara Kades dengan BPD.

 

By : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*